Kontribusi BUMD Belum Optimal

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Selasa, 28 Mei 2019 - 15:48:02 WIB   |  dibaca: 278 kali
Kontribusi BUMD Belum Optimal

BELUM OPTIMAL: Anggota DPRD Kabupaten Serang menyimak penyampaian pendapat umum Bupati Serang yang dibacakan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Senin (27/5).

SERANG – DPRD Kabupaten Serang menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi DPRD terhadap satu macam rancangan peraturan daerah (raperda) yang berasal dari Bupati Serang dan pendapat umum bupati terhadap dua macam raperda prakarsa DPRD. Adapun satu macam raperda yang berasal dari Bupati Serang yaitu raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

Sedangkan dua macam raperda prakarsa DPRD yaitu raperda tentang pembentukan dan pengelolaan dana amanah masyarakat dan raperda tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD). Terkait dengan BUMD, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, masih ada BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap Pemkab Serang.

“Dari empat perusahaan daerah yang relatif signifikan memberikan kontribusi ke pemerintah daerah baru dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Serang. BPR Serang bisa memberi deviden kepada pemda sebesar Rp4,3 miliar. Kemudian bisa memberikan kontribusi CSR (corporate social responsibility) sebesar Rp430 juta,” kata Pandji usai paripurna, Senin (27/5).

Sedangkan untuk PDAM Tirta Al Bantani, Pandji menuturkan, kontribusi yang diberikan tidak secara langsung ke kas daerah namun berupa pemberian subsidi air minum kepada masyarakat. “Kalau untuk PT SBM (Serang Berkah Mandiri) masih transisi manajemen. Kemudian untuk LKM Ciomas masih pembenahan. Jadi BUMD yang dua kontribusinya belum optimal,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengatur tentang Perseroda dan Perumda tersebut, BUMD di Kabupaten Serang menjadi lebih baik lagi. “Jadi kalau perumda itu sahamnya 100 persen milik pemerintah daerah dimana perumda tidak semata-mata tunduk pada undang-undang perseroan tapi juga tunduk pada aturan daerah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, semua BUMD sebagai perusahaan memiliki orientasi keuntungan dalam usahanya selain juga misi sosial sehingga harus dikelola dengan maksimal. “Kalau yang namanya perseroda orientasinya profit, kecuali perusahaan daerah seperti PDAM yang tidak boleh rugi tapi sebagian produksinya untuk mensubsidi masyarakat,” katanya. (tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook