Dindikbud Kaji Juknis PPDB

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Selasa, 11 Juni 2019 - 12:47:52 WIB   |  dibaca: 238 kali
Dindikbud Kaji Juknis PPDB

KAJIAN : Suasana kajian penerimaan peserta didik baru yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten di ruang rapat kantor Dindikbud Banten, Senin (10/6).

SERANG - Setelah keluarnya Peraturan Gubernur Tentang Pendaftaran Peserta Dididk Baru (PPDB), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten melakukan kajian terhadap petunjuk teknis (Juknis) PPDB, di Aula Kantor Dindikbud Banten, Senin (10/6).

Pelaksana Tugas Dindikbud Banten, Ujang Rafiudin mengatakan, Juknis mengenai PPDB ini bersisikan tentang teknis pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah. Ujang berjanji kajian ini diselesaikan dalam satu hari agar segera bisa disosialisasikan kepada pihak sekolah."Insya Allah hari ini (kemarin.red) akan kami selesaikan, agar bisa segera disosialisasikan kepada pihak sekolah," kata Ujang kepada Banten Raya disela-sela istirahat mengikuti kajian.

Ia menjelaskan, pendaftaran PPDB akan dilaksanakan Tanggal 17 hingga 24 Juni mendatang. Untuk Tanggal 23 dan 24 Juni merupakan masa verifikasi. Sedangkan pengumuman penerimaan akan dilaksanakan Tanggal 29 Juni mendatang."Kajian ini dihadiri Kepala kantor cabang dinas, kepala sekolah, kabid yang berada di lingkungan Dindikbud Banten dan stakeholder terkait lainnya," ujar Ujang.

Dalam kesempatan itu Ujang juga menegaskan, tidak ada jual beli kursi pada proses PPDB untuk SMA/SMK tahun ajaran 2019-2020. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat yang menemukan praktik tersebut untuk segera melaporkan ke pihak berwajib dalm hal ini Kepolisian.

"Kami tidak akan mentolerir oknum yang melakukan jual beli kursi PPDB 2019. Saya pastikan tidak akan ada yang namanya jual beli kursi. Kalau ada itu oknum. Tadi juga dibahas saat rapat sama Pak Kepala Dinas (E. Kosasih Samandudi, red), kalau ada indikasi lapor ke polisi. Kita tidak akan mentolerir oknum yang mengatasnamakan seseorang, atas nama dinas, karena titip-titipan itu tidak ada, laporkan saja,” tegas Ujang.

Dijelaskan Ujang, untuk sistem zonasi dititik beratkan pada jarak kedekatan calon siswa dengan sekolah. “Jadi patokannya bukan nilai, tapi yang aturannya jarak. Selanjutnya 5 persen prestasi, kalau masih dalam satu zona tinggal masuk saja, sisanya itu mutasi orang tua kaya pindah kerja ataupun tugas dinas itu boleh,” jelasnya.“Khusus untuk SMK tidak menggunakan sistem zonasi. Contohnya misalkan di SMK 1 itu nggak ada jurusan perhotelan dan adanya di SMK 5 yang letaknya agak jauh. Masa dipaksakan, makanya untuk SMK boleh dari luar zona juga,” sambungnya.

Ujang mengungkapkan, untuk PPDB kali ini menggunakan dua cara yakni berbasis dalam jaringan (daring/online) dan langsung menyambangi sekolah yang dituju (offline). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya kunnjungan pada website PPDB.“Intinya jika ada calon siswa yang kurang mampu dan di daerahnya terdapat sekolah favorite itu wajib diterima. Sebaliknya kalau ada yang memaksakan tapi bukan dalam zonasinya kita sudha intruksikan untuk ditolak,” katanya.

Mengenai kuota, Ujang mengaku, sepekan menjelang Idul Fitri telah mengumpulkan sejumlah perwakilan sekolah dari delapan kabupaten/kota untuk menandatangani pakta integritas yang di dalamnya terdapat penentuan jumlah rombongan belajar (rombel).

“Jadi satu kelas itu untuk SMA maksimum 36 siswa, sedangkan untuk SMK itu minimunya 15 siswa dan maksimumnya 36 siswa per program studi. Untuk sekolah baru itu minimal tiga rombel dan sekolah lama itu maksimal 12 rombel. Dan kalaupun ada yang ingin menambah harus lapor ke kementerian. Khusus untuk SMK itu tergantung program studi kalau ada 20 program studi berarti ada 20 rombel,” ujarnya.

Kembali dikatakan Ujang, phaknya juga akan melakuka pantauan pada pelaksanaan PPDB 2019 untuk SMA/SMK. Ia juga mengaku jika persiapan sudah mencapai 95 persen. “Alhamdulillah persiapan sudah 95 persen, tinggal pelaksanaannya saja. Besok (hari ini, red), kita juga akan keliling ke sekolah-sekolah memantau kesiapan pelaksanaan PPDB,” katanya.

Ditambahkan Ujang, pembatasan menggunakan sistem zonasi dilakukan untuk memberikan ruang sebanyak-banyaknya kepada sekolah swasta agar tidak tutup lantaran tidak kebagian siswa. “Jangan sampai tutup lah.Kita juga telah instruksikan ke SMA/SMK untuk melakukan pendataan calon siswa yang masuk zona, misalnya SMA 1, berapa SMP yang deket situ di data berapa yang masuk harus dicantumkan,” tutupnya. (satibi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook