TPP ASN Dipangkas 50 Persen

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Selasa, 11 Juni 2019 - 13:00:43 WIB   |  dibaca: 160 kali
TPP ASN Dipangkas 50 Persen

KEHADIRAN MASIH BAGUS : Pegawai Pemkab Serang bersalaman dengan BupatI Serang Rt Tatu Chasanah, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Sekda Pemkab Serang Tb Entus Mahmud, dan pejabat lainnya.

SERANG - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk cuti pasca libur Idul Fitri. Larangan tersebut dipertegas melalui Surat Edaran (SE) Bupati Serang Nomor 800/1990/BKPSDM/2019 tentang Larangan Cuti Tambahan.

Bupati memastikan, jika ada ASN yang melakukan tambahan cuti tanpa alasan yang jelas akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bukan hanya itu, langsung diberikan sanksi berupa pengurangan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sebesar 50 persen.

”ASN sudah jelas aturannya, tidak ada cuti tambahan, pelayanan kepada masyarakat harus langsung berjalan, tidak ada jeda libur lagi. Kami harus siap kembali melayani masyarakat dengan baik,” kata Tatu Chasanah usai halal bihalal di halaman Pendopo Bupati Serang, Senin (10/6).

Tatu juga meminta seluruh ASN di semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kompak dalam menjalankan program prioritas. Idul Fitri harus menjadi momen untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kebersamaan. “Kita kembali saling memaafkan, memperkuat persatuan, dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang untuk mengecek kehadiran ASN satu per satu di seluruh OPD dan pemerintah kecamatan.“Kami bagi menjadi empat tim untuk melakukan pendataan kehadiran ASN, mulai dari OPD dan pemerintah kecamatan. Terutama kita fokuskan kepada OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,” kata Kepala Bidang Pengembangan Karir (Bangrir) pada BKPSDM Kabupaten Serang Surtaman.

Surtaman mengungkapkan, setelah tim melakukan sidak ke OPD dan kecamatan-kecamatan, tim menemukan 30 orang ASN tidak masuk kerja. Namun dari 30 orang ASN yang tidak masuk kerja itu, delapan orang di antaranya tidak masuk kerja tanpa keterangan atau bolos. Sedangkan dua orang ijin, sembilan orang sakit, tiga orang cuti alasan penting (CAP), empat orang cuti bersalin (CBR), dan empat orang cuti tahunan (CT).

“Sidak hari ini (kemarin-red) ke OPD-OPD, kecamatan dan puskesmas kita menemukan delapan orang ASN tidak masuk kerja tanpa keterangan. Hasil dari sidak ini pada pukul 15.00 WIB kita input di aplikasi Kemenpan-RB karena harus dilaporkan. Untuk yang cuti tambahan tidak ada karena sesuai instruksi Ibu Bupati (Rt Tatu Chasanah-red) dan Pak Sekda (Tb Entus Mahmud Sahiri-red) tidak boleh mengeluarkan ijinnya,” ujarnya.

Adapun sanksi yang diberikan kepada ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan atau bolos, Surtaman menuturkan, yang bersangkutan akan dipotong tunjangan perbaikan penghasilan (TPP)nya sebesar 50 persen pada bulan depan sesuai surat edaran bupati. “Yang tidak hadir ada di OPD dan kecamatan. Kita akan buat BAP (berita acara perkara)-nya dulu, nanti kita akumulaksikan kehadirannya,” paparnya.

Masih menurut pria yang hobi bersepeda itu, bagi ASN yang jumlah ketidakhadirannya tanpa keterangan di atas 30 hari maka akan dikenakan hukuman disiplin berat. Kemudian untuk yang jumlah ketidakhadirannya di bawah 30 hari dan di atas 20 hari maka akan dikenakan hukuman disiplin sedang. “Kalau yang jumlah ketidakhadirannya di bawah 15 hari akan dikenai hukuman disiplin ringan,” tuturnya. (*/tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook