Usulan Gelar Pahlawan Achmad Chatib Mandek

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 12 Juni 2019 - 14:51:35 WIB   |  dibaca: 51 kali
Usulan Gelar Pahlawan Achmad Chatib Mandek

PLANG NAMA: Nama Tb Achmad Chatib digunakan sebagai nama jalan di Kota Serang. Saat ini Pemkot Serang mengusulkan Tb Achmad Chatib sebagai pahlawan dari Banten.

SERANG- Usulan gelar pahlawan untuk Tubagus Achmad Chatib yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mandek karena ada dua dokumen yang sampai saat ini belum ada. Kedua dokumen itu dibuat oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten.Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Alpedi mengatakan bahwa ada dua dokumen yang sampai saat ini belum ada yang melengkapi usulan gelar kepahlawanan bagi Tb Achmad Chatib.

Kedua dokumen itu adalah yaitu SK Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim dan hasil sidang TP2GD Provinsi Banten yang ditanda tangani anggota TP2GD Provinsi Banten. Sementara yang berwenang membuat kedua dokumen itu adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, melalui dinas sosial.“Kalau kedua dokumen itu ada, maka usulan bisa lanjut,” kata Alpedi, Selasa (11/6).

Alpedi mengungkapkan bila kedua dokumen itu tidak dilampirkan sebagai pelengkap, maka tim 13 yang dibentuk pemerintah pusat untuk melakukan kroscek ke lapangan tidak akan turun. Artinya, usulan itu tidak akan ditindak lanjuti dan usulan terpaksa harus diusulkan kembali pada tahun 2020 mendatang.“Padahal dokumen lain sudah lengkap mulai dari profil, biografi, riwayat hidup, data penunjang, foto-foto, penghargaan-penghargaan sudah selesai,” katanya.

Alpedi menyatakan bahwa sebenarnya SK TP2GD telah dibuat oleh Dinas Sosial (Dinsos) Banten dan telah ditandatangani oleh Wahidin Halim. Hanya saja masalahnya Wahidin Halim berstatus sebagai ketua dalam tim tersebut. Menjadi aneh ketika Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua tim. Karena kesalahan itu dokumen tersebut ditolah oleh Kementerian Sosial RI.“Ketua tim itu cukup kepala dinas sosial atau bisa juga asda bahkan sekda,” katanya.

Kementerian Sosial RI sampai saat ini masih memberikan waktu agar Pemprov Banten segera membuat kedua dokumen tersebut. Namun kesempatan ini tidak dapat dipastikan apakah akan berlaku sampai akhir Juni mendatang. Karena itu ia berharap Dinsos Banten segera menyelesaikan kekurangan dokumen itu.“Kalau sampai akhir Juni belum ada kami pesimis usulan bisa dilanjutkan,” tutur Alpedi.

Kepala Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Serang Iip Muhamad Arif berpendapat bahwa agar kedua dokumen itu bisa cepat diselesaikan, maka SK TP2GD bisa menggunakan SK yang dibuat mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Bila opsi ini yang diambil, maka langkah selanjutnya hanya meminta tanda tangan anggota TP2GD Banten. Berdasarkan aturan lama, dengan menggunakan SK lama itu, maka anggota yang harus menandatangani adalah pejabat yang jabatannya melekat. Artinya bila anggota tim itu adalah asda atau sekda, maka yang harus menandatangani adalah siapa pun yang menjadi asda atau sekda saat ini.“Kalau berdasarkan aturan baru yang tanda tangan adalah yang namanya tertera dalam tim, terlepas dia jabatannya apa sekarang,” kata Iip. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook