Zaki Sampaikan LPj APBD 2018

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Rabu, 12 Juni 2019 - 15:36:33 WIB   |  dibaca: 177 kali
Zaki Sampaikan LPj APBD 2018

PARIPURNA : Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Sumardi memimpin jalannya Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, kemarin.

KAB. TANGERANG - Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, dalam Rapat Paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang.

Diketahui, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tahun anggaran 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Prestasi itu merupakan yang ke-11 yang diraih pekkab secara berturut-turut.

Oleh karena itu, Zaki berharap bila raperda tersebut dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).“Penjelasan APBD 2018 sudah disampaikan ke DPRD Kabupaten Tangerang dan hari ini akan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD, setelah itu pembahasan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa disahkan menjadi perda,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (11/6).

Menurut Zaki, dalam laporan keuangan tersebut, BPK RI juga menyampaikan sejumlah catatan. Salah satunya ialah terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), yang memiliki sebuah sistem baru. “Terkait pengelolaan dana BOS ini kan ada sistem yang baru, tadi juga sudah disampaikan bahwa catatan-catatan biasanya di masa transisi pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau dari hasilnya predikat WTP sudah menjadi raport kita tahun 2018 kemarin,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi, mengatakan, meskipun laporan keuangan APBD tahun anggaran 2018 mendapatkan predikat WTP oleh BPK RI, para wakil rakyat di setiap fraksi akan tetap mengkritisi laporan keuangan yang sudah disampaikan tersebut.

“Kritisi tentu akan dilakukan dalam pemandangan umum fraksi, dan perihal yang dikritisi tersebut dapat dijadikan acuan untuk perbaikan penggunaan anggaran pada tahun berjalan. Karena dalam laporan tersebut tentunya tidak memuat secara komplit dasar dan alasan penggunaan anggaran,” singkatnya. (imron)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook