Laporan Dana Kampanye Parpol Dinilai Aman

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 13 Juni 2019 - 11:25:12 WIB   |  dibaca: 134 kali
Laporan Dana Kampanye Parpol Dinilai Aman

TERIMA LPPDK : Kepala Divisi Hukum KPU Kota Cilegon, Sehabudin (kiri) saat menerima dokumen penyerahan LPPDK salah satu parpol, kemarin.

CILEGON – KPU Kota Cilegon menerima hasil audit dana kampanye partai politik (parpol) atau Laporan Penerimaan dan Pengguaan Dana Kampanye 15 Partai Politik dianggap layak dan sesuai dengan aturan. Hal tersebut berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP), yang ditugaskan oleh KPU Kota Cilegon.

Kepala Divisi Hukum KPU Kota Cilegon, Sehabudin menyatakan, berdasarkan hasil audit KAP, 15 parpol yang menyerahkan LPPDK kepada KPU semua dinyatakan memenuhi materi dan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 34 Tahun 2018. Hanya Partai Bulan Bintang (PBB), yang sejak awal tidak memberikan LPPDK kepada KPU.“Sudah diserahkan kepada kami pada awal Juni, semuanya yang mengajukan dinyatakan memenuhi ketentuan PKPU, sehingga dinyatakan mematuhi kriteria,” katanya kepada Banten Raya, Rabu (12/6).

Sehab -panggilan Sehabudin, menjelaskan, dengan dinyatakannya memetahui aturan, maka parpol tersebut tidak lagi terganjal atau didiskualifikasi. Termasuk, dalam laporan tersebut tidak ditemukan adanya caleg yang tidak melaporkan dana kampanye. “Semuanya sesuai, sehingga tidak ada masalah dalam laporan untuk parpol,” imbuhnya.

Selain melakukan pengamatan terhadap laporan, kata Sehab, KAP juga sudah melakukan survei secara langsung untuk memastikan kebenaran laporan yang dilakukan parpol.“Ini bukan hanya membaca laporan, namun tugas mereka (KAP-red) memastikan kebenaran secara sampel anatar laporan dan kenyataan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Siswandi menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan terhadap LPPDK, bawaslu tidak menemukan adanya indikasi manipulasi yang dilakukan oleh parpol. Hal tersebut karena Bawaslu Kota Cilegon juga memiliki alat ukur tersendiri diluar KAP.“Sederhana saja menghitungnya. Kalau temuan spanduknya banyak tapi laporannya sedikit itu ada potensi manipulasi. Namun ini tidak kami temukan,” imbuhnya.

Sis menambahkan, tahapan selanjutnya yang masih akan dilakukan pengawasan oleh bawaslu adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) caleg terpilih. Sebab, LHKPN menjadi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. “Sudah tertuang dalam peraturan, sehingga caleg diingatkan kembali dan bisa didiskualifikasi jika tidak memberikan laporan,” tutupnya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook