Polda Minta Warga Tak Demo ke MK

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 14 Juni 2019 - 14:15:49 WIB   |  dibaca: 245 kali
Polda Minta Warga Tak Demo ke MK

JAGA KEAMANAN DAN KESATUAN : Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir menyampaikan informasi kepada awak media saat diwawancarai di Mapolda Banten, Kamis (13/6).

SERANG - Kepolisian Daerah (Polda) Banten meminta warga Banten untuk tidak melaksanakan demo saat sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni mendatang. "Tadi (kemarin -red) kita konsolidasi dalam rangka bersama-sama dalam menjaga kegiatan PHPU (Perselisihan hasil pemilihan umum) yang dilakukan di Jakarta.

Sampai saat ini berdasarkan pantauan kita bahwa masyarakat Banten sangat mencintai keamanan dan kedamaian sehingga meminta memantau gugatan lewat media," kata Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir kepada Banten Raya usai melaksanakan Persiapan Pam Sidang PHPU di Mapolda Banten, Kamis (13/6).

Tomsi memastikan tidak akan ada gerakan aksi unjuk rasa dari masyarakat Banten. Meski begitu, Polda Banten tetap meminta instansi-instansi di Banten untuk membantu kepolisian melakukan imbauan agar warga tidak datang ke MK.

"Tidak ada gerakan. Kalau imbauan kita memang melaksanakan imbauan itu dari awal hingga sekarang bersama-sama dengan TNI dan intansi lainnya, kita mengajak masyarakat supaya melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari seperti biasa, kemudian memantau melalui media," katanya.

Lebih lanjut, Tomsi mengungkapkan Polda Banten juga sudah melakukan langkah-langkah lainnya yaitu dengan melakukan silaturahmi kepada tokoh agama dan masyarakat, sambil memberikan pengarahan terkait mekanisme PHPU di MK."Kita silaturahmi (tokoh agama dan masyarakat). Untuk kegiatan tersebut ada mekanismenya (PHPU), sehingga mekanismenya berjalan dengan baik dan sesama masyarakat Banten tetap terjaga," ungkapnya.

Tomsi menjelaskan hingga saat ini Polda Banten juga belum memutuskan ada tidaknya penyekatan di sejumlah titik terkait pergerakan massa ke MK. Meski sebelumnya, pada aksi 21-22 Mei, dilakukan penyekatan di beberapa titik, seperti pintu Tol Serang Timur, Cilegon Barat, dan lokasi strategis lainnya. "Sampai saat ini kita melihat penyekatan belum diperlukan," jelasnya.

Untuk diketahui, tahapan sidang penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden 2019 akan segera dimulai di Gedung Mahkamah Konstitusi. Sidang perdananya akan digelar besok, Jumat (14/6). Sidang pendahuluan ini akan mengundang pemohon, termohon, pihak terkait, dan juga Badan Pengawas Pemilu.

Dalam sengketa ini, tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga menjadi pemohon. Sedangkan termohon dalam kasus ini adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Sedangkan, tim hukum pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf akan menjadi pihak terkait. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook