Bayar Pajak Kendaraan Bisa Tanpa KTPE

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 17 Juni 2019 - 13:56:57 WIB   |  dibaca: 121 kali
Bayar Pajak Kendaraan Bisa Tanpa KTPE

MEMBLUDAK: Masyarakat antre untuk membayar PKB di salah satu gerai samsat di wilayah Kabupaten Tangerang, belum lama ini.

SERANG- Pemprov Banten memberlakukan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tanpa harus lagi melampirkan KTPE (kartu tanda penduduk elektronik). Hal itu diberlakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Namun, itu baru berlaku di minimarket dan pada wilayah hukum Polda Banten.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, kebijakan pembayaran PKB tanpa menyertakan KTPE adalah bentuk pelayanan pemprov kepada wajib pajak. Menurutnya, memang sudah selayaknya wajib pajak dilayani dengan baik. “Jangan dipersulit karena hanya tidak membawa KTP asli,” ujarnya, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Banten itu menuturkan, saat ini kebijakan tersebut baru berlaku pada wilayah hukum Polda Banten. Artinya sebagian wilayah Banten yang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya belum bisa diterapkan.

“Pembayaran PKB juga sekarang bisa dilakukan di minimarket untuk kendaraan yang statusnya dalam wilayah hukum Polda Banten. Kita sedang penjajakan untuk bekerjasama dengan Polda Metro Jaya. Itu juga untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak,” katanya.

Kemudahan itu juga, kata dia, diberikan sebagai upaya mempersempit peluang terjadinya pungutan liar (pungli). Dari sektor PKB pada 2019  ini Pemprov Banten menargetkan bisa memeroleh Rp 7,3 triliun. PKB menjadi sektor dominan pendapatan daerah Banten yang ditarget mencapai Rp 11,83 triliun. “Realisasinya sudah 40,2 persen. Agar target tercapai semua harus bergerak,” ungkapnya.

Opar optimistis penerimaan PKB bisa memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu, Bapenda juga telah menyiapkan 11 UPT sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) dan 45 gerai samsat. Tak hanya itu, pihaknya juga menyediakan samsat keliling yang ditempatkan di sejumlah titik keramaian.“Meski tak dapat memantau langsung, tapi saya dapat memantau melalui CCTV dan timeline untuk melihat capaian. Apabila terjadi perlambatan pendapatan dan pelayanan, akan segera ditangani,” tuturnya.

Kepala UPT Samsat Serang Ratu Iloh mengatakan, penyertaan KTPE sebenarnya untuk keabsahan dan keamanan kendaraan itu sendiri. Penyertaan KTPE di Samsat memang diwajibkan yang menjadi kebijakan dari kepolisian.

Mengingat UPT Samsat bekerja bersama pihak kepolisian dan Jasa Raharja, maka kebijakan itu diikuti. Meski demikian, pembayaran PKB tetap bisa dilakukan bila tak melampirkannya. “Kalau yang tidak bawa KTPE kami arahkan ke minimarket,” ujarnya.

Sama seperti Opar, Ratu Iloh meyakini penerimaan PKB di satuan kerjanya bisa optimal. Itu tak lepas dari antusias wajib pajak yang berbondong-bondong melakukan pembayaran pasca libur Lebaran. Untuk UPT Samsat Serang, tahun ini penerimaan PKB ditarget sebesar Rp 126 miliar.

“Kami juga siapkan armada samsat keliling agar tidak terlalu membludak di Kantor UPT. Saat ini realisasi penerimaan PKB sudah mencapai 39 persen. Insya Allah tercapai, tentu kami optimis,” tuturnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook