Dewan Sahkan Tiga Raperda

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 18 Juni 2019 - 12:32:02 WIB   |  dibaca: 157 kali
Dewan Sahkan Tiga Raperda

PENYERAHAN RAPERDA : Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar menyerahkan Raperda yang disahkan menjadi Perda kepada Walikota Cilegon, Edi Ariadi saat Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (17/6).

CILEGON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daetah (Perda) dalam sidang paripurna, Senin (17/6). Ketiga raperda tersebut adalah Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA).

Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar, menyatakan, dengan disahkannya raperda menjadi perda, maka penganggaran dan program kerja bisa dilakukan oleh OPD terkait."Perda ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai programnya, sehingga bisa berjalan dengan baik," katanya kepada wartawan usai paripurna.

Khusus Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, kata Fakih, diharapkan bisa mendorong pelestarian berbagai budaya lokal yang ada di masyarakat, sehingga tidak terkikis dengan budaya global yang sekarang terus berkembang.

Sementara Raperda Penyelenggaraan KLA, kata Fakih, selain mampu menjadikan Cilegon sebagai KLA, juga bisa memberikan perlindungan anak yang semakin baik secara sisi aturan, khususnya penanggulangan kekerasan."Seluruh OPD kami harap bisa mendukung berbagai program yang akan dicanangkan. Dengan perda ini maka pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat juga bisa ikut berperan," imbuhnya.

Walikota Cilegon, Edi Ariadi juga mengatakan, disahkannya tiga rapaerda menjadi perda maka kerja OPD akan memiliki landasan, termasuk Perda KLA yang dalam waktu dekat Cilegon akan didatangi tim penilai dari kementerian.

Diharapkan, dinas terkait bisa lebih efektif menjalankan program tersebut untuk meningkatkan status KLA tingkat pratama menjadi madya."Usai ditetapkan perdanya maka harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan OPD. Pemerintah punya tugas untuk menjaga kebudayaan dan melindungi anak dari berbagai diskriminasi dan kekerasan anak," ungkapnya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook