Mantan Kepala Dishutbun Lebak Divonis 1 Tahun

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 18 Juni 2019 - 14:38:04 WIB   |  dibaca: 107 kali
Mantan Kepala Dishutbun Lebak Divonis 1 Tahun

MENDENGARKAN PUTUSAN: Terdakwa mendengarkan pembacaan putusan yang dibacakan majelis hakim dalam sidang tipikor di PN Serang, Senin (17/6).

SERANG- Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lebak Kosim Ansori divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (17/6). Kosim dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan bibit kakao dari APBN dan APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2016 senilai Rp 1,177 miliar.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan untuk tiga terdakwa yaitu Kepala Dishutbun Lebak Kosim Ansori, Bendaraha Dishutbun Indra Evo Kurniawan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Edeng Heryamin dibacakan secara terpisah oleh majelis hakim PN Serang.

Majelis Hakim yang diketuai Yusriansyah mengatakan, Kosim Ansori terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan bibit kakao dari APBN dan APBD Kabupaten Lebak tahun 2016 senilai Rp 1 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan," kata Yusriansyah disaksikan JPU Kejari Lebak Ryan Rudini.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Serang. Sebelumnya, Kosim Ansori dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dan terdakwa diharuskan membayar uang pengganti dari proyek APBD dan APBN. Untuk proyek APBN, uang pengganti yang harus dibayar Kosim berjumlah Rp 125 juta sedangkan APBD Rp 2,639 juta. "Untuk kerugian negara dari APBN uang berjumlah Rp 125 juta, dan APBD Rp 2,639 juta sudah dikembalikan pada negara," ujarnya.

Sementara itu, Bendahara Dishutbun Lebak Indra Evo Kurniawan divonis 2 tahun, dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yaitu pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Dan, pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 212 juta dari proyek APBN subsider 1 tahun 3 bulan kurungan."Terdakwa Indra sudah mengembalikan uang pengganti Rp 212 juta ke Kejari Lebak. Namun kerugian negara hanya Rp 200 juta dan untuk itu sisa uang pengganti sebanyak Rp 12 juta dikembalikan kepada terdakwa," ujarnya.

Untuk terdakwa Edeng Heryamin selaku Kabid Pengembangan dan Perkebunan divonis 2 tahun 3 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Lebak selama 2 tahun dan 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti Rp 60 juta subsider 1 tahun 3 bulan kurungan penjara. "Terdakwa Edeng juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 60 juta subsider 9 bulan kurungan," jelasnya.

Hakim menilai, perbuatan ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun pertimbangan majelis hakim memvonis Indra lebih tinggi dari Kosim karena belum melunasi hutang kepada penangkar bibit yang nilainya mencapai Rp 100 juta lebih. Sementara untuk kerugian negara telah dikembalikan oleh Indra.

Sedangkan untuk Edeng, karena akibat perbuatannya, pendistribusian bibit tidak seluruhnya. Usai persidangan, kuasa hukum ketiga terdakwa Acep Saepudin mengatakan bahwa terdakwa Kosim Ansori dan Edeng Heryamin menyatakan pikir-pikir, namun untuk terdakwa Indra Evo Kurniawan menerima putusan hakim."Untuk Edeng kenapa putusannya lebih tinggi, karena dia belum melunasi uang pengganti. Dari uang pengganti Rp 60 juta, baru mengembalikan Rp 10 juta," katanya.

Sementara untuk JPU Kejari Lebak Ryan Rudini mengatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim untuk ketiga terdakwa kasus korupsi dalam proyek pengadaan bibit kakao dari APBN dan APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2016 tersebut.

Dalam uraiannya, proyek pengadaan bibit terbagi dalam dua pagu mata anggaran. Pertama pengadaan 100 ribu bibit kakao dengan nilai pagu Rp 725 juta dari APBN. Kemudian pengadaan 55 ribu bibit kakao 5 ribu bibit cengkeh dan 11 ribu bibit cengkeh dengan nilai pagu Rp 452,250 juta dari APBD Lebak.

Sebelum proyek tersebut dilelang, Kosim mendatangi kediaman mantan Ketua Kadin Lebak mendiang Sumantri Jayabaya. Dalam pertemuan tersebut, Kosim meminta bantuan Sumantri agar disiapkan perusahaan untuk ikut lelang. Kosim akan mengatur supaya proyek tersebut jatuh ke perusahaan dari anggota Kadin Lebak.

Melalui mekanisme lelang, ada empat perusahaan yang berafiliasi dengan Kadin Lebak yang dinilai memenuhi syarat. Keempat perusahaan tersebut  CV Karya Patriot, CV Samahita Hutama, CV Hilma Karya Kencana, dan CV Karya Sahabat. Dari keempatnya, CV Karya Patriot dianggap memenuhi persyaratan.

Usai ditetapkan sebagai pemenang, CV Karya Patriot tidak mengerjakan dua proyek tersebut. Semuanya dikerjakan oleh Dishutbun Lebak. Sebagai imbalan, Dishutbun Lebak memberikan fee proyek 2,5 persen dari nilai pengadaan.

Akibat perbuatan ketiga terdakwa, negara dirugikan Rp 397 juta untuk pengadaan proyek yang berasal dari APBN. Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan audit dari BPKP Banten. Sedangkan untuk pengadaan bibit dari APBD telah merugikan negara Rp 200,789 juta berdasarkan audit dari Inspektorat Kabupaten Lebak. (darjat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook