Wagub Pantau PPDB di Tiga Sekolah

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 18 Juni 2019 - 15:13:00 WIB   |  dibaca: 133 kali
Wagub Pantau PPDB di Tiga Sekolah

MASIH LANCAR : Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memantau PPDB di SMAN 1 Kota Serang di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Serang, Senin (17/6).

SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memantau PPDB di tiga sekolah di Kota Serang yakni SMA Negeri 1 Kota Serang, SMK Negeri 1 dan 2 Kota Serang, Senin (17/6). Hadir dalam pantauan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten E Kosasih Samanhudi, Plt Sekretaris Dindikbud Ujang Rafiudin, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksandi) Banten Komari.

“Hasil peninjauan kami hari ini menunjukkan proses pengambilan nomor urut pendaftaran dalam proses PPDB tahun ini relatif tidak ada masalah yang signifikan,” ujar Andika kepada wartawan usai meninjau pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Kota Serang.

Dikatakan Andika, proses PPDB tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana tahun lalu semua proses PPDB dilakukan secara online melalui website. Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Noomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB 2019, tahun ini calon peserta didik yang akan mendaftar harus melakukan pengambilan nomor urut pendaftaran secara langsung di sekolah yang dituju.

“Setelah mendapatkan nomor urut pendaftaran, baru calon siswa melakukan pendaftaran secara online di website. Dengan begitu, persoalan website down karena terlalu banyak yang megakses itu seperti tahun lalu tidak akan terjadi lagi,” katanya.

Kepala Dindikbud Banten E. Kosasih Samanhudi mengatakan, setelah memiliki nomor urut pendaftaran di sekolah yang dituju, calon peserta didik baru bisa membuka website resmi sekolah yang dituju. Tampilan website akan tersedia beberapa kanal yaitu beranda, jadwal informasi pendaftaran, pengumuman hasil seleksi dan pengaduan.

"Di kanal beranda ada tampilan jumlah kuota, jumlah rombongan belajar dan tiga jalur zonasi yang memiliki 90 persen dari jumlah kuota. Kemudian jalur prestasi 5 persen dan perpindahan 5 persen,” katanya.

Untuk jalur zonasi sendiri, menurut Kosasih, itu termasuk 20 persennya dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya untuk jalur prestasi sebanyak 5 persen berasal dari akademik dan juga non akademik. Adapun untuk jalur perpindahan orang tua 5 persen. “Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud,” ujarnya.

Mengenai membludaknya pendaftar di beberapa sekolah, Kosasih menilai, orangtua tidak perlu khawatir. Karena masa pendaftaran selama tujuh hari dan pihak sekolah akan menyalurkan calon peserta didik baru yang tidak masuk dalam kuota ke sekolah terdekat ke sekolah pilihan kedua. “Misalkan di SMA A itu kuotanya 350 orang, tapi yang daftar sampe 1.200. itu akan kita salurkan ke sekolah-sekolah yang dekat dengan domisili yang menjadi pilihan kedua,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kosasih juga menjelaskan, pendaftaran menggunakan dalam jaringan (daring) atau online bisa juga luar jaringan (luring) atau offline. "Hal tersebut juga sudah diatur dalam Permendikbud," tegasnya.“Untuk offline itu formulir yang telah diunduh diisi oleh peserta dan ditandatangani. Baru setelah itu datang ke sekolah untuk melakukan validasi dan itu masih offline. Baru ketika diupload ke web sekolah kembali online, begitu pula saat pengumuman pada 29 Juni itu masuk online,” sambungnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh kabar-kabar yang belum tentu benar. Baca Permendikbud, Pergub dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). "Di situ lengkap. Dalam PPDB 2019, sekolah lebih berperan dibandingkan dengan PPDB 2018 dimana prosesnya terpusat di provinsi. Sekolah dan operator sekolah sudah siap memberikan pelayanan. Sampai hari ini alhamdulillah lancar. Belum ada infomasi kendala, bahkan Pak Wagub juga sudah melihat dan mendengar pengakuan operator dan pendaftar di lapangan," ucapnya.

Ketua Panitia PPDB SMA/SMK tahun 2019 yang juga menjabat sebagai plt Sekretaris Dindikbud Banten Ujang Rafiudin mengatakan, secara umum pelaksanaan hari pertama pembukaan PPDB 2019 untuk SMA, SMK dan SKh berjalan lancar. “Kalaupun ada satu dua temuan itu wajar, apalagi jumlah sekolah kita sampai 230 sekolah.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Tangsel, kartu keluarga (KK) harus dilegalisr. Padahal dalam juklak juknisnya itu enggak ada. Kita enggak membuat syarat seperti itu juga di Pergubnya. Artinya warga di Tangsel mendapatkan informasi yang keliru,” kata Ujang.“Saat validasi ke sekolah calon peserta didik diharuskan membawa fotokopi KK dan aslinya. Setelah itu baru divalidasi keabsahannya dan tidak dilegalisir,” sambungnya.

Terkait adanya orangtua peserta didik baru yang mengantre semenjak dini hari, Ujang menilai hal itu tidak benar. Ia beralasan, pada PPDB 2019, tidak melihat siapa yang pertama daftar melainkan dilihat dari jarak domisili dengan lokasi sekolah. “Jadi yang terjadi hari ini kesalahpahaman orangtua. Kayanya sosialisasinya enggak sampai. Padahal kita sudah instruksikan untuk sosialisasi ke SMP,” katanya.

Terkait masih adanya masyarakat yang mengakses website SIAP.PPDB.com, Ujang menilai, jika situs terebut tidak digunakan pada PPDB 2019, melainkan website resmi sekolah yakni www.namasekolah.sch.id.

Meski begitu, pihaknya mempersilakan kepada orangtua calon peserta didik baru untuk datang ke sekolah yang dituju untuk klarifikasi. “Tapi jangan diartikan ini offline. Karena dalam Permendikbud kalau pendaftaran boleh online dan offline. Dan website yang resmi itu website sekolah, dan yang SIAP.PPDB.com itu enggak berlaku. Dan ini sudah disetujui sebelum pembukaan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Banten, E. Kusmayadi mengaku telah menerjunkan tim untuk memantau jalannya PPDB 2019. “Kita sudah terjunkan tim sebanyak 25 orang untuk memantau jalannya PPDB supaya enggak ada masalah,” katanya. (satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook