Sistem Zonasi PPDB Kurang Sosialisasi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 19 Juni 2019 - 15:58:58 WIB   |  dibaca: 136 kali
Sistem Zonasi PPDB Kurang Sosialisasi

TERUS DIBENAHI: Suasana audiensi antara Komisi V DPRD Banten dengan Dindikbud Banten di ruang rapat Komisi V DPRD Banten, Selasa (18/6).

SERANG- Penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK negeri di Banten dinilai belum disosialisasikan dengan baik. Akibatnya, antrean hingga rebutan formulir pendaftaran masih terjadi karena khawatir tak tertampung di sekolah yang dituju.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, secara konseptual sistem zonasi PPDB sudah sangat baik. Sebab, sistem ini mencoba membuat visi pendidikan berkualitas secara merata.“Tidak ada lagi sekolah unggulan yang menyebabkan konsentrasi wali murid tertuju kepada sekolah tertentu, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Sistem zonasi juga diarahkan agar sekolah mendekatkan diri dengan siswa. Sehingga pendidikan tidak lagi mahal karena biasanya di transportasi menjadi kendala.

Menjadi lebih mahal dari biaya sekolah itu sendiri,” ujarnya saat menggelar audiensi antara Komisi V DPRD Banten dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten di ruang rapat Komisi V DPRD Banten, Selasa (18/6).

Politikus Golkar itu menuturkan, meski demikian dirinya masih melihat kelemahan dari penerapan kebijakan tersebut. Sosialisasi program zonasi masih dibuat dan hanya dipahami pemerintah, tidak dipahami masyarakat tentang konsep pemerataan kualitas pendidikan.

“Konsepsinya di mata masyarakat masih mengejar kualitas, sedangkan jumlah sekolah negeri di Banten tidak banyak. Ada kekhawatiran orang yang ingin masuk ke sekolah tersebut tidak mendapat kuota sehingga mereka berebut, terjadi antrean. Itu terjadi karena ketidakadaan informasi,” katanya.

Walau begitu, Fitron memaklumi masih terjadinya hal tersebut. Sebab regulasi terkait PPDB terjadi perubahan secara mendadak. “Kelemahannya ada di tingkat sosialisasi yang belum dibangun secara baik. Karena memang regulasi, perubahan ini mendadak,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, selain pembenahan sosialisasi, pekerjaan rumah ke depan terkait  pemerataan kualitas pendidikan adalah harus ditunjang kualitas dan kuantitas guru, sarana yang juga merata.

Menurutnya, jika hanya zonasi siswa tanpa pemerataan lainnya yang dimaksud maka bukan tak mungkin masih akan muncul anggapan adanya sekolah unggulan. Selain itu juga pemprov harus bisa menjamin daya tampung siswa.

“Kalau ada sekolah yang lebih unggul siapa sih yang enggak mau menyekolahkan anaknya di sana. Tapi menjadi persoalan lagi, persoalan daya tampung. Meski menggunakan sistem zonasi mereka menganggap apakah mereka bisa ditampung di sekolah negeri,” tuturnya.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten Rafiudin mengatakan, secara umum pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di Banten berjalan dengan aman dan kondusif. Untuk memerlancar pelaksanananya, Dindikbud telah menyediakan help desk.

“Kami di dindikbud ada help desk-nya, ada layar lebar dan kami bisa langsung video conference dengan sekolah pelaksana. Kemarin kami coba di Tangerang dan Kabupaten Lebak. Tiap hari kami pantau bagaimana suasana di sekolah. Ada 230 SMA/K negeri dan 7 SKh negeri di Banten,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook