Rawan Calo, PPDB SMPN "Diplototi" Ombudsman

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Rabu, 19 Juni 2019 - 16:01:34 WIB   |  dibaca: 208 kali
Rawan Calo, PPDB SMPN "Diplototi" Ombudsman

TEMUI BUPATI : Kepala Ombudsman Banten, Bambang P Sumo (ketiga dari kiri) bersama rombongan bertemu Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar di Pendopo, kemarin.

KAB. TANGERANG - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMP Negeri di Kabupaten Tangerang pada 1 Juli mendatang akan diawasi langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah adanya jual beli bangku sekolah, praktik percaloan dan juga bangku pesanan dari para pejabat, dan anggota dewan.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Bambang P Sumo mengatakan, PPDB SMPN di Kabupaten Tangerang rawan percaloan dan titipan. Untuk itu, dalam PPDB SMPN pihaknya akan ikut mengawasi. Pihaknya, kata Bambang, menginginkan pelaksanaan PPDB 2019 tingkat SMP Negeri di Kabupaten Tangerang nanti harus dapat dikelola dengan baik.

Walaupun PPDB tersebut saat ini memakai sistem zonasi dan terpecah menjadi tiga jalur. "Jadi dapat mengurangi titipan-titipan itu, titipan dari pejabat, dari teman-teman dewan dan lain sebagainya. Kemudian jangan diperdagangkan kita sudah memberi amaran (peringatan, red) serti itu,” kata Bambang kepada wartawan melalui telepon, Selasa (18/6).

Bambang menabahkan, pihaknya akan turun langsung selama pelaksanaan PPDB tersebut untuk menitoring. "Bilamana nanti ditemukan, kita akan panggil oknum tersebut,  akan kita tegur dan akan kita sampaikan keatasannya untuk diberikan sanksi," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Fahrudin, mengatakan, untuk mencegah jual beli dan praktek calo pada PPDB SMPN yang akan digelar 1 Juli mendatang. Dindik Kabupaten Tangerang sudah membentuk tim pengawas.

Tim itu  bertugas untuk mengawasi PPDB berlangsung. Misalnya, menangani keluhan dari masyarakat bilamana terdapat pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. "Tim itu nantinya akan bekerja sama dengan Ombudsman perwakilan Provinsi Banten untuk mengawasi jalannya PPDB," katanya.

Selain itu, lanjut Fahrudin, tim pengawas ini memiliki wewenang untuk mengusulkan jumlah kuota rombonga belajar yang diminta dengan keputusan Kepala Dinas di luar jalur zonasi 90 persen, jalur prestasi 5 persen dan jalur perpindahan 5 persen. Jika terdapat kejanggalan dalam keputusan tersebut, makan tim pengawas akan melakukan investigasi.

"Tim teraebut akan mengikuti aturan yang sudah ada, jika terlihat ada penambahan dari jumlah tersebut, maka mereka akan menginvestigasinya. Sesuai dengan Permendikbud 52, jika terjadi penyimpangan itu saah satu tindakan pidana pelanggaran terhadap aturan. Adapun tahapan sanksinya pertama teguran tertulis, penurunan pangkat, pencopotan jabatan dan yang terakhir adalah dilaporkan ke pihak yang berwajib," pungkasnya. (imron).

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook