Target UHC Belum Tercapai

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Rabu, 19 Juni 2019 - 16:10:35 WIB   |  dibaca: 211 kali
Target UHC Belum Tercapai

RAPAT KOORDINASI : Suasana rapat koordinasi membahas peraturan bupati untuk penggunaan dana pelayanan kesehatan, Selasa (18/6).

SERANG – Penerapan universal health coverage (UHC) melalui program badan penyelanggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di Kabupaten Serang belum mencapai target. Dari jumlah penduduk Kabupaten Serang sekitar 1,5 juta jiwa, baru 85 persen masyarakat yang tercover BPJS kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Sri Nurhayati mengatakan, seharusnya pada 2019 ini semua penduduk di Kabupaten Serang sudah tercover dan terpayungi oleh BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. “Untuk UHC itu kan harusnya 95 persen penduduk yang ikut BPJS. Sedangkan Kabupaten Serang sampai sampai saat ini baru 86 persen yang tercover oleh BPJS,” kata Sri, Selasa (18/6).

Ia menjelaskan, dengan kondisi tersebut, Kabupaten Serang dapat dikatakan belum mencapai target UHC. Menurut Sri, untuk dapat mencapai target UHC, memerlukan dana yang cukup besar, dimana Pemkab Serang mengalami keterbatasan anggaran. “Kita bukan tidak mau UHC, kita sangat mau karena itu sangat mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Untuk dapat mencapai target UHC tersebut pihaknya telah meminta bantuan anggaran dari pemerintah provinsi Banten agar pada akhir tahun ini UHC di Kabupaten Serang bisa tercapai. “BPJS itu kan ada yang dari perusahaan, ada yang mandiri, ada juga yang PBI (penerima bantuan iuran). Yang menjadi tanggungjawab pemerintah adalah yang PBI. Kalau PBI yang sudah dari pusat 480 ribu, dari provinsi 147 ribu, dan dari kabupaten 33.500,” ungkapnya.

Ia menuturkan, bagi mereka yang belum tercover oleh BPJS, Pemkab Serang perlu melakukan antisipasi dikhawatirkan terjadi kejadian luar biasa (KLB). “Kalau sudah dinyatakan KLB, BPJS tidak akan mengcover. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu kita sedang membahas peraturan bupati (perbup) nya. Yang jelas pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” paparnya.

Sementara itu, staf Ahli Bupati Serang Bidang Hukum Politik dan Ekonomi Ida Nuraida mengatakan, untuk mengakomodir masyarakat yang tidak tercover dalam BPJS, harus ada payung hukum berupa perbup dalam penggunaan anggarannya. “Jadi di pemda ada anggaran sebesar Rp1 miliar untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mendesak perlu penanganan segera yang belum tercover oleh BPJS,” kata Ida. (tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook