Hentikan Istilah Cebong dan Kampret

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 19 Juni 2019 - 16:17:33 WIB   |  dibaca: 138 kali
Hentikan Istilah Cebong dan Kampret

DARI KANAN : Azmi Polem, Agus Sutisna, dan Rohman saat Halal Bihalal Cendekiawan Banten dan Diskusi Publik yang digelar BIRD di S Rizky, Selasa (18/6).

SERANG - Direktur Institut Banten Institut For Regional Development (BIRD) Lili Romli meminta agar politisi dan masyarakat menghentikan perseteruan pendukung capres 01 dan 02 bila keputusan Mahkamah Konstitusi telah keluar.

Elit diminta mengeluarkan pernyataan yang menyejukan sehingga masyarakat menjadi tenang.“Hentikan kampret dan cebong,” kata Lili usai Halal Bihalal Cendekiawan Banten dan Diskusi Publik yang mengambil tema "Merawat Tali Persaudaraan dan Kebangsaan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi" yang digelar BIRD di S Rizky, Selasa (18/6).

Lili mengatakan bahwa momen halal bihalal saat ini adalah momem yang tepat untuk menyatukan semua elemen bangsa setelah sebelumnya terbelah menjadi dua kubu saat Pemilu. Dalam konteks pendekatan agama, semua kita adalah muslim dan harus bersatu karena muslim adalah bersaudara. Karena itu lepaskan perbedaan pandangan dan politik serta kembali sebagai bangsa dan umat Islam.

“Dalam konteks politik kita sebagai bangsa harus merawat kebersamaan dan jangan sampai mengalami disintegrasi konflik horizontal. Utamakan persatuan dalam rangka merawat nasionalisme sehingga tidak pecah belah,” katanya.

Lili menyatakan bahwa sebagai negara hukum serahkan semua ke mekanisme domokrasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mendapat amanat dari undang-undang sebagai lembaga terakhir penentu hasil pemilu, maka apa pun keputusan MK harus diterima. Elit dan para tokoh dharapkan tidak mewariskan dendam kesumat setelah proses Pemilu berakhir.

“Memang tidak mudah menerima kekalahan tapi itu harus dilakukan. Harus bisa move on. Jadilah good looser, pecundang yang baik,” katanya seraya menambahkan bangsa akan rusak dan tidak akan produktif bila terus menerus memelihara dendam atau pertikaian.

Komisioner KPU Provinsi Banten Agus Sutisna yang menjadi pembicara dalam diskusi mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah membangun kesadaran publik bahwa para pendiri bangsa sudah sepakat menggunakan demokrasi sebagai jalan mengelola negara. Namun demokrasi tidak akan tegak bila tidak dibarengi dengan penegakan hukum.

Maka, keputusan MK menjadi salah satu produk hukum yang mau tidak mau harus diterima semua pihak. Itulah resiko berdemokrasi. “Ngapain kita berdemokrasi kalau persatuan kita rusak dan negara bubar,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa bila saat sidang MK nanti ada kesamaan sikap antara KPU dengan capres 01 bukan karena KPU mendukung 01. Itu karena KPU tejadi pihak tergugat dan harus mempertahankan pendapat, yaitu berupa keputusan perolehan suara saat sidang pleno. Kerasnya KPU mempertahankan keputusan karena KPU yakin dengan keputusan itu.
“Jadi bukan karena KPU mendukung paslon 01,” tuturnya.

Ketua Magister Hukum Pasca Sarjana Untirta Azmi Polem, pembicara lain, mengatakan bahwa bangsa Indonesia bisa kembali persatu dan mempererat silaturahmi asalkan didukung oleh lembaga infrastruktur dan suprastruktur politik yang ada. Selain itu elit juga harus bijak dalam menyikapi kekalahan atau kemenangan saat Pilpres. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook