Dindikbud Verifikasi PPDB Dobel

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Selasa, 25 Juni 2019 - 15:39:41 WIB   |  dibaca: 337 kali
Dindikbud Verifikasi PPDB Dobel

SIDAK: Wagub Andika hazrumy saat memantau pelaksanaan PPDB di wilayah Tangerang beberapa waktu yang lalu.

SERANG - Panitia pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun 2019, Rudi Prihadi mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi terkait dengan calon peserta didik yang melakukan pendaftaran dobel atau dua kali pada jenjang pendidikan SMA ke SMA, SMK ke SMK, SMA ke SMK maupun sebaliknya.

"Saat ini kami sedang melakukan pendataan, terkait pendaftaran dobel calon peserta didik tersebut. Tidak menutup kemungkinan ada calon peserta didik yang melakukan pendaftaran di dua SMA yang berbeda, atau satu di SMA dan satu lagi di SMK atau sebaliknya," kata Rudi kepada Banten Raya, Senin (24/6).

Namun hingga saat ini, tambah Rudi, pihaknya belum menemukan adanya pendaftaran dobel tersebut. Jika ada, maka Dindikbud Banten akan meminta pihak sekolah untuk memanggil calon peserta didik tersebut."Nanti pihak sekolah akan meminta kepada orangtua calon peserta didik, untuk memilih sekolah mana yang akan dipilih untuk anaknya," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Rudi juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten melalui Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sudah mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan izin kepada sekolah yang berada di Banten untuk menambah rombongan belajar (rombel).

Penambahan ini, kata Rudi, untuk menampung peserta didik atau lulusan SMP yang memiliki nilai akademik yang bagus dan bisa melanjutkan ke SMA Negeri yang bagus pula dan bisa mendukung kegiatan belajar mengajar calon peserta didik tersebut."Kami masih menunggu perubahan Permendikbud tersebut. Namun yang jelas Dindikbud Banten siap menjalankan amanat Permendikbud Nomor 51 dan perubahan Permendikbud jika ada," ungkapnya.

Terpisah, Rektor Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Sholeh Hidayat, sistem zonasi memiliki tujuan yang bagus, yaitu melakukan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia, mendekatkan pendidikan ke masyarakat dan pendidikan yang tidak diskriminasi.

Namun, kata Sholeh, sistem zonasi juga harus disusul dengan adanya pemerataan kualitas sekolah, baik dari sumber daya tenaga pengajar dalam hal ini guru, sarana dan prasana serta penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya diseluruh sekolah yang berada di Indonesia.

Pakar pendidikan di Banten ini menilai, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah, maka akan berimbas terhadap mutu lulusan, dengan dilihat dari nilai ujian nasional dan lulusan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri yang bagus."Anak-anak yang cerdas saat lulus SMP tidak akan mendapatkan pendidikan yang bagus, karena tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yang bagus," ungkapnya.

Tentunya, lanjut Sholeh, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, guru dan faktor pendukung lainnya. Sambil menunggu pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut, sekolah juga harus memiliki tekat untuk terus berusaha untuk meningkatkan kualitas lulusannya.

"Ini rintisan yang butuh waktu. Dalam proses transisi ada anak yang berprestasi di SMP namun sekolahnya tidak menunjang. Karena, salah satu ukuran lulusan yang baik yaitu meneruskan lulusan ke perguruan tinggi yang bagus dan mendapatkan hasil ujian nasional yang bagus pula," ungkapnya. (satibi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook