Menkumham Sebut Arief Cari Gara-gara

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Kamis, 11 Juli 2019 - 12:26:54 WIB   |  dibaca: 388 kali
Menkumham Sebut Arief Cari Gara-gara

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menegaskan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah Cari Gara-gara dan kurang bersahabat dengan Kemenkumham saat diminta penegasan kembali.

KOTA TANGERANG - Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly melontarkan pernyataan keras kepada Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah. Yasona menyebut walikota Tangerang sedang mencari gara-gara serta kurang ramah dengan Kemenkumham.

Pernyataan Lasona itu disampaikan saat meresmikan Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), di Jalan Satria Sudirman, Kelurahaan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa (9/7) lalu.

Awalnya, Yasona memaparkan tentang pembangunan Poltekip dan Poltekim, yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektare. Yasona menjelaskan tentang kedua politeknik itu bertujuan untuk menguatkan dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Pembangunan saat ini, kata Yasona, merupakan tahap pertama dan akan ada tahap selanjutnya.

“Pak Sekjen (Sekretaris Jendral red) dan Kepala BPSDM (Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia), supaya juga mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini, karena Pak Walikota kurang bersahabat dengan Kemenkumham. Walikota cari gara-gara ini,” kata Yasona dalam sambutanya.

Yasona mengaku heran dengan rencana walikota Tangerang yang akan menjadikan kawasan tempat Politekip dan Politekim sebagai area persawahaan dalam tata ruang Kota Tangerang. Menurut Yasona, rencana tersebut sama saja mencari gara-gara dengan Kemenkumham. “Pak Kapolres, ini mau dibikin tata ruang persawahan. Ini namanya cari gara-gara. Nanti saya akan bicara dengan Menteri ATR untuk profesional saja. Tapi kita duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya,” ujarnya.

Setelah kampus Politekip dan Politekim yang pertama diresmikan, Yasona menambahkan, nantinya pihaknya akan membangun sarana pendukung lainnya. “Ini pembangunan tahap pertama, dalam waktu dekat juga Kementerian PUPR akan membangun asrama,” tutupnya.

Menanggapi hal ini, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah mengaku kaget dan prihatin atas apa yang disampikan oleh Menkumham, Yasona Laoly. Pasalnya tidak ada niat sedikitpun untuk mencari gara-gara dengan Kemenkumham. “Pak Menkumham perlu tahu, dan saya sudah melayangkan surat keberatan atau klarifikasi terhadap apa yang disampaikan Menkumham,” kata Arief kepada wartawan melalui telepon saat diminta hak jawab terkait pernyataan Yasona, Rabu (10/7).

Arief menjelaskan, Pemkot Tangerang memang belum memberikan izin terhadap Gedung Kampus Politekip dan Politekim. Namun terkait lahan kampus itu akan dijadikan area pertanian, kata Arief, mungkin Kemenkumham harus mencari informasi lebih jelas. “Justru berdasarkan Perda RTRW Provinsi Banten di Kota Tangerang sudah tidak ada lagi lahan pertanian,” jelasnya.

Arief mengaku, sedih dengan peryataan Menkumham karena selama menjabat menjadi walikota ikut memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan pemerintah pusat. Arief menilai pernyataan menteri soal dirinya mencari gara-gara dan tidak ramah itu merupakan fitnah.  “Mohon maaf, ada istilah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Arief memberikan klarifikasi dan meminta maaf bila selama ini belum menyetujui apa yang diinginkan oleh pihak Kemenkumham, karena memang landasan-landasan hukumnya yang belum selesai. Namun sayang, Arief tidak menyebutkan apa yang diinginkan oleh Kemenkumham. “Tapi ini pun terus saya upayakan dengan cara menghadap pak menteri, saya lapor ke pak gubernur,” ujarnya.

Arief menambahkan, masalah lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang sudah sangat panjang. Mungkin masalah itu, kata Arief, ada kekecewaan dari Kemenkumham karena ada beberapa aset Kemenkumham yang dimanfaatkan Pemkot Tangerang untuk kepentingan masyarakat, seperti Gedung MUI, gedung sekolah dan lainnya. “Dari masalah ini, mungkin Pak Menkumham tidak mendaptkan informasi yang valid dari bawahannya karena setiap musyawarah di bawah selalu dedlock. Padahal, arahan Pak Menkumham harus diselesaikan,” pungkasnya. (imron)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook