DPRD Soroti Perencanaan di Pemprov

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 11 Juli 2019 - 14:11:19 WIB   |  dibaca: 143 kali
DPRD Soroti Perencanaan di Pemprov

SERANG – Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD tahun anggaran (TA) 2018 senilai Rp1,07 triliun mendapat perhatian khusus DPRD Provinsi Banten. Besaran silpa tersebut dinilai akibat lemahnya perencanaan pembangunan oleh Pemprov Banten.  

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Banten di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (10/7). Adapun agenda paripurna adalah pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 menjadi perda.

Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 sudah dilakukan pembahasan. Fraksi-fraksi DPRD dalam rapat pleno menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi perda. “Meski demikian ada beberapa masukan dan saran yang diberikan,” ujarnya.

Politikus PKS itu menuturkan, total ada sembilan masukan yang diberikan. Pertama, terkait belanja daerah di beberapa Orgaisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya masih di bawah 80 persen. Gubernur diminta untuk terus melakukan langkah konstrukstif dengan perencanaan lebih matang dan realistis.

“Berbasis data yang lengkap, valid, aktual, akurat. Kemudian perlunya melakukan analisa, evaluasi dan antisipasi terhadap adanya kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Harus dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus,” katanya.  

Masukan kedua masih berkaitan dengan perencanaan yang menyoroti soal silpa yang DPRD nilai cukup besar senilai Rp1,07 triliun. Pemprov Banten dalam merencanakan program dan kegiatan secara teknis di lapangan diharapkan lebih akurat lagi. Sehingga seharusnya yang menjadi hak kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan publik menjadi optimal.“Ke depan agar OPD di lingkup Pemprov Banten dapat menyusun anggaran secara terukur dengan langkah-langkah teknik operasional untuk pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya.

Kemudian masukan ke tiga, gubernur Banten agar memotivasi kepada organisasi perangkat daerah provinsi Banten terutama yang merupakan penghasil pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini tidak melampaui target. Harus dapat ditingkatkan dengan langkah inovatif, intensifikasi dan ekstensifikasi menggali potensi PAD termasuk sektor retribusi daerah.  

Keempat, pemprov untuk selalu mendorong peningkatan sumber daya anggaran. Diantaranya dengan meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD, agar dapat membantu memerbesar ruang gerak fiskal pemerintah daerah.“Berikutnya, meningkatkan pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum seperti infrastruktur jalan raya, infrastruktur pertanian infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil,” tuturnya.

Lebih lanjut dipaparkan Budi, masukan keenam adalah Gubernur Banten harus mencermati kebijakan yang diambil dan diimplementasikan oleh aparatur agar tidak hanya mencari aman dari segi penyerapan anggaran. Tetapi tapi sasaran program juga harus tercapai baik output, outcome, dampak dan manfaatnya.“Oleh karena itu aparatur pemerintah selain memiliki kompetensi juga harus memiliki komitmen motivasi semangat kerja yang tinggi untuk membangun Banten,” tegasnya.

Ketujuh, berkenaan dengan pola hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Banten sebagai penyelenggara pemerintahan, Pemprov Banten harus saling mengisi dan mendukung. Pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar diberikan ruang yang secara khusus dalam rangka membangun masyarakat Banten.

Kedelapan, dalam bidang infrastruktur pertanian terjadinya kekurangan dan kerusakan jaringan irigasi. Kemudian juga pendangkalan waduk merupakan masalah yang dihadapi pertanian yang mempengaruhi produktivitas pertanian.“Hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang untuk optimalisasi fungsi situ, danau embung dan waduk di delapan wilayah sungai. Serta pemanfaat ruang di 14 PSN (proyek strategis nasional) di Banten yang menjadi program pemerintah,” ujarnya.

Selain itu diungkapkan Budi, masukan juga diberikan berupa apresiasi kepada Pemprov Banten atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut. Namun masih perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut terhadap catatan atas laporan keuangan Pemprov Banten TA 2018.

“Kami juga meminta pemprov agar terus melakukan terobosan nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi di Banten dengan membuka peluang pekerjaan masyarakat di Banten,” katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan terkait pelaksanaan APBD. Salah satunya dengan mengupayakan peningkatkan pendapatan daerah.  Pemprov kini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peran KPK, lanjut Gubernur, dengan membantu saran dan masukan aksi-aksi yang dapat dilakukan Pemprov guna meminimalisir terjadinya kebocoran pemasukan daerah, mengefektifkan dan memaksimalkan serapan anggaran dan menarik potensi-potensi lainnya."Hal-hal lain yang menjadi catatan DPRD tentu menjadi catatan buat saya dan  teman-teman di OPD, dan akan ditindaklanjuti terutama dalam pelaksanaan APBD 2019," ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook