MA Batalkan Gelar Sultan Banten

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 12 Juli 2019 - 15:37:59 WIB   |  dibaca: 209 kali
MA Batalkan Gelar Sultan Banten

SERANG – Gelar Sultan Banten ke-18 yang sempat diklaim oleh Ratu Bambang Wisanggeni (RBW) dibatalkan. Pembatalan status Sultan Banten itu berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor 107 K/Ah/2019 yang di keluarkan tanggal 12 Febuari 2019. Hal ini terungkap saat Forum Dzuriyat Kesultanan Banten menggelar konferensi pers dengan awak media di Restoran Flamengo, Kota Serang, Kamis (11/7) sore.

Ketua Forum Dzuriat Kesultanan Banten (FDKB) Tb Amri Wardana menjelaskan, penghapusan tersebut, berawal dari penetapan waris yang diberikan kepada RBW dari pengadilan agama, dengan keluar penetapan Pengadilan Agama (PA) Serang tanggal 22 September 2016, nomor 316/Pdt.P/2016/PA.Srg.

Berjalannya waktu, Forum Dzuriat Kesultanan Banten (FDKB) mengajukan keberatan kepada PA Serang, tentang gugatan atas penyematan tersebut. Akhirnya, keluar putusan dari PA Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg, 13 Desember 2017, dengan memutuskan membatalkan BW sebagai pertalian darah terkuat dengan Sultan Banten.

Setelah itu, keluarlah surat putusan nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Btn, 3 Mei 2018. Sebagai memperkuat putusan PA Serang dengan menghilangkan frasa kata terhadap RBW yang memiliki pertalian darah terkuat sebagai penerus tahta Kesultanan Banten terahir.

Tidak lama kemudian, Kasasi MA keluar pada tanggal 12 Februari 2019. Berbunyi, bahwa memutuskan penghapusan penetapan nomor 316 dari PA Serang secara keseluruhan.
"Putusan ini membatalkan secara keseluruhan yang dimintakan RBW. Oleh karena itu, putusan kasasi tidak dikabulkan, pihak pemohon kalah. Menghukum pemohon membayar peradilan sebesar Rp500 ribu, untuk bayar perkara semua tingkat pengadilan. Intinnya BW sudah tidak punya wewenang lagi, dan hanya orang biasa," kata Amri, dihadapan para awak media.

Dengan putusan kasasi ini, lanjut dia, gelar Sultan yang disandang RBW sudah dicopot atau dibatalkan oleh MA. Jika suatu saat BW kembali mengaku sebagai Sultan Banten ke-18, pihak Dzuriat Kesultanan Banten akan membawanya ke jalur hukum."Kalau dia nanti masih memakai kata Sultan, atau kesultanan Banten, maka kami akan melakukan tindakan pidana," jelas dia.

Amri menyatakan, pihaknya bersama lembaga resmi bagi keturunan kesultanan Banten bernama FDKB, dan adat bernama Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten akan menghimpun seluruh kesultanan Banten."Adanya Forum Dzuriat Kesultanan Banten, dan resmi untuk kebudayaannya ada lembaga pemangku adat Kesultanan Banten. Kita akan sosialisasikan ke seluruh Pemerintah Instansi dan Keraton Nusantara bahwa BW bukan lah Sultan," katanya.

Sementara itu, Sekjen Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kesultanan Banten Andrie Pratama mengatakan, saat ada penetapan dari Pengadilan Agama (PA) Serang nomor 316 PDTP 2016 PA Serang, pihaknya keberatan, dan melakukan upaya pembatalan terhadap putusan itu. “Gugatan pun diterima hasilnya dalam putusan nomor 786 PDTG 2017 PA Serang tanggal 13 Desember 2017. Dan amar putusannya hanya memberikan nasab,” kata Andrie.

Dalam pertimbangan itu juga ditegaskan bahwa PA Serang juga sependapat dengan Forum Dzuriat bahwa permohonan hubungan nasab dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin pada ahli waris dari almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja itu di luar dari kewenangan agama. “Artinya secara yuridis dan dari hukum, masalah kesultanan tidak pernah diputus di dalam pengadilan agama maupun pengadilan lainnya di Indonesia ini. Baik permasalahan di Keraton Solo, Keraton Jogja pun tidak pernah.

Nah dari hal itu ditegaskan kembali dikarenakan ada kerugian yang dialami pihak dalam penetapan tersebut dengan amar penetapan yang berlebihan tersebut. Artinya MA juga sependapat bahwa dengan diputuskannya permasalahan kesultanan di pengadilan menyebabkan ada pertentangan hukum. Bagaimana pemangku adat yang punya hukum sebelumnya, forum dzuriat juga punya hukum sebelumnya,” ungkapnya.

Andre menyatakan bahwa hubungan nasab keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin juga di luar kewenangan pengadilan agama. “Karena putusan yang menyatakan mempunyai hubungan nasab keturunan Sultana Maulana Sultan Muhammad Shafiuddin juga dipandang oleh MA adalah suatu hal yang dapat menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan tidak kepastian hukum. Sehingga kami sebagai pihak yang menyatakan keberatan hasil putusan sudah sependapat dan mengamini keputusan MA,” tutup dia.

Masih di lokasi sama, Sekjen FDKB Furqonsyah menjelaskan bahwa awal muasal keluarnya putusan pembatalan gelar Sultan Banten untuk RBW ini ketika RBW mengklaim dirinya sebagai keturunan Sultan Banten yang mendasarkan hasil keputusan PA Serang. “Jadi kita semuanya resah. Sementara di keluarga itu pengennya rukun dan damai,” kata Furqonsyah.

Kemudian, lanjut dia, FDKB pun melayangkan gugatan kepada Pengadilan Agama (PA) Serang. Gugatan FDKB diterima dan dikabulkan PA Serang. Namun RBW tetap tidak terima dengan hasil keputusan PA Serang.  

Merasa tidak diterima, RBW melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, pihak FDKB pun mengikuti proses banding ke Pengadilan Tinggi. Hasil di Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwasanya RBW tidak boleh mengaku dirinya sebagai Sultan Banten. Selanjutnya RBW masih tidak terima juga dan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasil di MA memutuskan dan membatalkan bahwa RBW tidak boleh mengaku dirinya sebagai Sultan Banten.

“Alhamdulillah rasa syukur bagi forum dzuriat yang punya cita-cita ingin mengangkat marwah Kesultanan Banten, tanpa adanya kepentingan-kepentingan. Karena kalau sudah didasari kepentingan-kepentingan, maka sesuatu yang luhur itu jadi tidak baik,” katanya.

Menanggapi hal ini, Ratu Bambang Wisanggeni menyebutkan bahwa putusan MA nomor 107 yang pertama membatalkan putusan PTA nomor 786 (membatalkan gugatan dari Forum Dzuriyat/FKIDKB). Yang kedua menguatkan putusan awal PA nomor 316 tentang bahwa Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja sebagai pewaris garis trah Sultan Banten terakhir. Dan yang ketiga membatalkan putusan PA nomor 316 tentang sebagai penerus Kesultanan Banten.

Dirinya menyimpulkan bahwa keputusan menghapus kalimat "sebagai penerus Kesultanan Banten" tidak otomatis menghapus keputusan bahwa ia adalah pewaris sah Kesultanan Banten. "Toh berdasarkan nasab dan garis silsilah saya sebagai pewaris sah trah garis Sultan Banten terakhir, tidak bisa dipungkiri, digugat atau dihapuskan,” ujar Bambang Wisanggeni.

Ia menyatakan, terkait hasil putusan MA yang disampaikan oleh pihak FDKB, dirinya menilai bahwa itu bagian dari upaya FDKB dalam memelintir persoalan.  “Itu kan berita yang mereka plesetkan. Apapun akan mereka upayakan untuk menghambat kemunculan pewaris sebagai Sultan Banten. Sedangkan dia suka dan sudah ngaku-ngaku juga sebagai Sultan Banten, kok tidak ada yang gugat, padahal dia bukan keturunan garis lurus,” katanya. (harir)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook