DP3AKKB Banten Tingkatkan Pelayanan Adminduk

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 17 Juli 2019 - 14:47:11 WIB   |  dibaca: 33 kali
DP3AKKB Banten Tingkatkan Pelayanan Adminduk

SOSIALISASI: Kepala DP3AKKB Banten Siti Ma’ani Nina saat sosialisasi administrasi kependudukan, kemarin.

SERANG- Dalam rangka menertibkan adminitrasi kependudukan (adminduk), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten akan menyinergikan adminsitrasi kependudukan dengan pelayanan publik. Demikian disampaikan Kepala DP3AKKB Banten Siti Ma'ani Nina.

Ia menilai, dengan adanya program sinergitas administrasi kependudukan dengan pelayanan publik, maka dengan sendirinya negara hadir untuk membahagiakan rakyatnya melalui kepemilikan dokumen kependudukan. Sehingga dapat terpenuhi kebutuhan hak adminstrasi kependudukannya dalam pelayanan publik.  

Menurutnya, Pemprov Banten dibawah kepempimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy telah menetapkan lima program prioritas dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Yang meliputi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun dan meningkatkan infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Selanjutnya pada kesempatan musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbangda) perubahan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 yang dilaksanakan pada April lalu, Gubernur Banten menyampaikan amanat bahwa RPJMD harus secara komprehensif mampu menjawab kebutuhan yang akan terjadi pada masa mendatang, termasuk senantiasa berpedoman pada optimalisasi pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) baik di kabupaten/kota maupun provinsi bahwa, negara hadir untuk membahagiakan rakyatnya melalui kepemilikan dokumen kependudukan sehingga dapat terpenuhi kebutuhan hak adminstrasi kependudukannya dalam pelayanan publik.

"Pada pasal 58 undang–undang nomor 24 tahun 2013, tentang adminsitrasi kependudukan, disebutkan bahwa data kependudukan dapat digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan kriminal," ungkapnya.

Pada kesempatan ini pula, sambung Nina, pihaknya menyampaikan bahwa secara bertahap di tingkat pemerintah pusat yaitu kementerian dan lembaga setingkat kementerian telah terintegrasi dengan data dukcapil untuk penggunaan data perorangan melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

"Hal ini membuktikan bahwa akurasi data kependudukan dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan telah dilakukan pembersihan oleh direkorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian dalam negeri RI. Tanpa ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan akan terkendala pada pencapaian output yang tidak optimal," ujar Nina.  

  Data kependudukan terdiri dari dua kelompok yaitu data agregat yang terstruktur dan perorangan (individu). dalam pasal 79 undang-undang adminduk disebutkan bahwa data perorangan wajib dilindungi kerahasiaannya oleh negara.

Selanjutnya secara berjenjang menteri, gubernur dan bupati memberikan hak akses data kependudukan kepada dukcapil untuk dilakukan penandatangan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD dan badan hukum yang tidak memiliki hubungan vertikal di tingkat pusat sebagaimana diatur oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik.

"Hingga tahun 2019, jumlah perjanjian kerja sama antara DP3AKKB dengan OPD yaitu empat PKS meliputi dinas kesehatan, dinas sosial, dinas kominfo dan bapenda. Diharapkan pada tahun ini jumlah OPD dapat bertambah jika kita memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, khsusunya layanan dasar, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial," ungkapnya.

Ia mengaku mengetahui bahwa beberapa OPD di lingkungan Pemprov Banten berdasarkan regulasinya memiliki data yang digunakan untuk perencanaan bantuan yang dibiayai oleh APBD. Namun seringkali dalam proses pendataan tersebut masih belum dilengkapi  NIK ataupun NIK yang tidak sesuai dengan kaidah (kurang dari 16 digit/anomali).  

Hal ini belum mencerminkan implementasi pasal 64 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Untuk itu, dukcapil memiliki mekanisme pemanfaatan data yaitu pemadanan data melalui sarana pertukaran data webservice.

Proses pemadanan data ini merupakan amanat dari permendagri 61 tahun 2015 untuk memudahkan proses pertukaran data secara elektronik. Untuk mendukung proses tersebut, OPD diharapkan menyediakan sdm dan sarana pendukung berupa aplikasi.  

Sekretaris daerah pada beberapa waktu yang lalu telah memerintahkan DP3AKKB selaku unit kerja yang menangani urusan dukcapil untuk mengambil langkah persiapan penyusunan RKA RAPBD 2020 untuk kegiatan publik dengan sasaran individu agar menggunakan NIK yang telah divalidasi oleh server database kependudukan  di DP3AKKB.

"Kami sepenuhnya mendukung terobosan ini dan kami juga berharap seluruh OPD, khususnya  OPD dengan kriteria tersebut dapat mendukung dan mengimplementasikannya agar pembangunan di provinsi banten dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," tutup Nina. (satibi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook