Warga dan DPRD Bogor Geruduk Kantor Bupati

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Rabu, 17 Juli 2019 - 15:14:15 WIB   |  dibaca: 199 kali
Warga dan DPRD Bogor Geruduk Kantor Bupati

TERIMA ASPIRASI : Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menerima tujuh anggota DPRD dan warga Kabupaten Bogor yang menyampaikan aspirasi terkait pemberlakuan Perbup Pembatasan Jam Operasional Angkutan Barang, di Aula Kantor Bupati Tangerang, Selasa (16/7).

KAB. TANGERANG - Tujuh anggota DPRD Kabupaten Bogor mendatangi Kantor Bupati Tangerang di Jalan Somawinata Nomor 1, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kedatangan mereka bersama belasan masyarakat Kabupaten Bogor itu untuk menyampaikan aspirasi ke Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar terkait dampak pemberlakun Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Barang.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Ucup Priatna mengatakan, kedatangan tujuh anggota DPRD dan belasan warga Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan dampak pemberlakuan Perbup Tangerang tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Barang di Kabupaten Bogor.

Dampak itu, kata dia, diantaranya menyebabkan terjadi penumpukan truk angkutan di wilayah Kabupaten Bogor. “Truk angkutan menunggu waktu yang diperbolehkan melintas di jalan Kabupaten Tangerang. akibatnya terjadi kemacetan,” kata Ucup kepada wartawan usai bertemu Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar, Selasa (16/7).

Menurut Ucup, pemberlakuan Perbub Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 mengakibatkan penghasilan warga yang berprofesi sebagi penambang menjadi menurun drastis. Akibatnya, banyak warga tidak bisa menyekolahkan anaknya. “Anak warga yang berprofesi sebagi penambang banyak yang putus sekolah,” tuturnya.

Ucup mengungkapkan, berdasarkan hasil pertemuan, bupati Tangerang tetap akan memberlakukan perbup tersebut. Untuk itu, pihakya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk mencari jalan keluar. “Kami menghargai bupati Tangerang untuk tetap memberlakukan perbup. Nanti, kami akan minta jalan keluar ke Pemprov Jawa Barat. Intinya kami hanya menyampaikan aspirasi warga,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Perbub Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 keluar atas aspirasi warga Kabupaten Tangerang yang mengeluh dengan truk over kapasitas yang bebas melintas setiap hari. “Saya sudah sampaikan ke anggota DPRD dan warga Kabupaten Bogor yang datang, bahwa perbup dikeluarkan beradasrkan aspirasi warga,” kata Zaki.

Menurut Zaki, peraturan pembatasan jam operasional angkutan barang bukan hanya Kabupaten Tangerang saja yang mengeluarkan. Namun, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan dan Jakarta. “Pemprov DKI Jakarta saja mengeluarkan aturan pembatasan jam operasional angkutan barang. Jadi bukan hanya Pemkab Tangerang,” tuturnya.

Zaki menambahkan, harus ada sinkronisasi antara peraturan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Bila sudah sama, Zaki menilai tidak akan ada lagi asiprasi penolakan pemberalukan jam operasional angkutan tersebut.

“Saran dari pemda Kabupaten sudah kami berikan, kita juga masih butuh beberapa jaringan sinkronisasi yang mudah-mudahan bisa dikoordinasikan oleh Pemprov baik Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Karena pembatasan ini menyangkut wilayah perlintasan dari DKI, Jawa Barat, dan Banten,” pungkasnya. (imron).

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook