Harga Lahan untuk Tol Naik

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Rabu, 17 Juli 2019 - 15:38:18 WIB   |  dibaca: 205 kali
Harga Lahan untuk Tol Naik

SERAP ASPIRASI : Suasana Konsultasi Publik Tanah Tambahan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang, di kantor Kecamatan Cibadak, Selasa (16/7).

RANGKASBITUNG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) memastikan harga ganti rugi lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Serang-Panimbang tahap kedua mengalami kenaikan. Jumlah bidang yang akan dibebaskan tahap kedua di Kabupaten Lebak sebanyak 842 bidang, tersebar di Kecamatan Banjarsari, Cileles, Cikulur dan Kecamatan Cibadak.

"Untuk harga dimungkinkan ada perbedaan (naik -red). Karena taksiran harga akan berbeda ketika dilakukan tahun 2017 dengan 2018," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang wilayah Kabupaten Lebak Muhammad Mustanir, usai acara Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Tambahan untuk Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang yang digelar di kantor Kecamatan Cibadak, Selasa (16/7).

Meski demikian, terkait besaran harganya, kata Mustanir, belum bisa dikonfirmasi. "Nanti ada tahapannya setelah lokasi tanah di taksir tim appraisal atau kantor jasa penilai publik (KJPP). Taksiran harga tanah ranahnya KJJP. Nanti KJJP turun setelah warga menyetujui lahan miliknya dibebaskan," katanya.

Sesuai tahapan, setelah warga menyetujui pembebasan lahan, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan turun melakukan pengukuran. Selanjutnya dari tim KJJP juga turun ke lokasi tanah yang akan dibebaskan. "Untuk melakukan penaksiran, baru nanti ada (taksiran harga tanah)," katanya.

Mustanir mengungkapkan, penambahan luasan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Serang-Panimbang dilakukan berkaitan dengan masalah teknis konstruksi. "Serta mengcover penempatan rest area yang belum tercover di pembebasan tahap pertama. Nah di penambahan ini tercover," katanya.

Penambahan tahap dua ini akan membebaskan sebanyak 842 bidang tersebar di 19 desa dan empat kecamatan di Kabupaten Lebak. Sebanyak 229 bidang di antaranya di Kecamatan Cibadak.

Sutisna, warga Cibadak mengatakan, pada dasarnya ia tidak menolak lahannya dibebaskan untuk jalan tol, asal semuanya jelas."Contohnya tanah milik saya seluas 1.000 meter persegi, dan yang kena itu 300 meter, namun begitu pembangunan dimulai malahan melebar menjadi 700 meter, sementara kan yang dibayar yang 300 meter," katanya.

Sutisna mengaku permasalahan tersebut sudah hampir enam bulan belum ada penyelesaian. "Saya tidak bermaksud mengahalang-halangi pembangunan jalan tol. Tapi tolong berikan juga hak saya jangan sampai nanti kami harus melakukan aksi demo," katanya.Aming, warga lainnya mengatakan, tanah miliknya belum dibayar tetapi sudah digusur. "Saya harap bayar dulu baru dibangun," katanya.

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Pemprov Banten Nana Suryana yang hadir dalam pertemuan itu meminta warga mengajukan pengaduan secara tertulis bila ada permasalahan yang dialami. "Silakan lapor, nanti kita bantu memfasilitasi penyelesaiannya. Kemudian kalau masalah harga, bisa dikonsultasikan dan mudah-mudahan bisa diterima," katanya.

Camat Cibadak Rahmat berharap, permasalahan warga dapat diselesaikan dengan baik, tanpa ada unjuk rasa. "Saya juga berharap warga merelakan lahannya untuk pembangunan jalan tol," katanya. (purnama)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook