Menkumham Laporkan Arief ke Polisi

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Rabu, 17 Juli 2019 - 15:52:13 WIB   |  dibaca: 1156 kali
Menkumham Laporkan Arief ke Polisi

MAKIN RUNCING : Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemenkumham Bambang Wiyono (kanan) berfoto dengan Kapolres Metro Tangerang Kombes Pol Abdul Karim usai membuat laporan, Selasa (16/7).

KOTA TANGERANG - Konflik antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah terus berlanjut. Kali ini Menkumham melaporkan Arief ke Polres Metro Tangerang dengan dugaan penyerobotan lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang.

Pantauan wartawan, Selasa (16/7) sekira pukul 11.00 WIB, empat pejabat Kemenkumham keluar dari ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polres Metro Tangerang di dampingi Kapolres Metro Tangerang Kombes Pol Abdul Karim. Setelah berfoto bareng dengan Kapolres, keempat pejabat KemenkumHAM langsung menuju mobil warna hitam yang terparkir dan langsung pergi.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemenkumham Bambang Wiyono membenarkan, Menkumham melalui pegawai Kemenkumham melaporkan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah ke Polres Metro Tangerang dengan dugaan penyerobotan lahan milik Kemenkumham. “Betul mas (menyebut wartawan), kami laporkan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah ke Polres Metro Tangerang. Rencananya, kami juga laporkan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri,” kata Bambang kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon.

Saat ditanya apakah ada rencana mediasi Walikota Tangerang Arief R Wismansyah dan Menkumham Yasonna Laoly, Bambang belum bisa memastikan rencana itu. Menurut Bambang, segala kemungkinan bisa terjadi, tergantung para pihak dan ketentuan hukum. “Tergantung kedua pihak. Untuk sementara, ikuti proses hukum saja,” tegasnya.

Bambang menjelaskan, laporan tersebut bukan tanpa bukti. Pihaknya sudah melampirkan bukti-bukti saat pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) di Polres Metro Tangerang. Menurut Bambang, Menkumham mengadukan permasalahan ini demi kepentingan bangsa dan negara. "Nanti tim layanan advokasi hukum akan selalu komunikasi dengan polres untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini segera selesai dan segera tuntas," tutupnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang mengatakan, pihaknya akan segera memproses laporan pengaduan dari Menkumham melalui empat pejabat Kemenkumham tersebut. "Kami dari kepolisian siapa pun yang melaporkan dugaan tidak pidana, ya, kita tetap tangani. Tapi bentuk laporan dan isinya apa masih belum kita pelajari, kita lihat dulu, takutnya saya salah menilai," kata mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Banten ini di ruang lobi Polres Metro Tangerang.

Abdul menambahkan, pihaknya sudah menerima laporan tim Kemenkumham tersebut secara resmi. Namun demikian, Abdul enggan menjelaskan secara rinci laporan pengaduan dari Menkumham tersebut. "Ya, intinya dengan persoalan yang ada saat ini ramai diberitakan, kamu (menyebut wartawan) kan sudah ngikutin," katanya.

Dihubungi terpisah, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah enggan berkomentar terkait laporan tersebut. Namun demikian, Arief merasa heran dilaporkan dengan dugaan penyerobotan lahan milik Kemenkumham. “Tanah yang mana, coba tanya dulu tanah yang mana,” singkat Arief melalui telepon.

Menkumham Yasonna Laoly mengaku sudah bertemu dengan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah saat rapat terbatas perkembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di kantor Presiden, Selasa (16/7). Menurut Yasonna, Arief meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan tanah. "Ya, Arief minta saya untuk diatur waktu. Karena saya mau ke Batam, saya bilang nanti diatur waktu lah," kata Yasonna melalui pesan whatsapp yang dikirim ke wartawan.

Yasonna menambahkan, telah memerintahkan bawahannya untuk melaporkan dugaan peyerobotan tanah milik Kemenkumham ke kepolisian. Akibat dari dugaan peyerobotan itu, Kemenkumham merugi hingga mencapai Rp 500 miliar. "Ke Polri sudah. Ke Polri soal tanah kita yang diambil tanpa izin dibangun di situ. Itu pertanggungjawaban keuangannya berat, karena membangun di satu tempat yang status hukum tanahnya bukan punya Pemkot. Walau sama-sama punya negara, karena kita hitung tanah yang dikuasai cukup luas. Ditaksir Rp500 miliar," katanya.

Sebelumnya, perseteruan Menkumham Yasonna Laoly, dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah ini bermula ketika Yasonna menyebut Walikota Tangerang kurang ramah dengan Kemenkumham saat meresmikan Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Jalan Satria Sudirman, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa (9/7) lalu. Sindiran Yasonna itu direspons oleh Arief dengan mengirimkan Surat Nomor 593/2341-Bag.

Hukum/2019 Tentang Keberatan dan Klarifikasi atas pernyataan Yasona. Dalam surat itu juga, Pemkot Tangerang akan menghentikan semua layanan yang berdiri di atas aset Kemenkumham seperti komplek Kehakiman dan Pengayoman. “Pelayanan warga Komplek Kemenkumham kami kembali jalankan. Kecuali di kantor-kantor milik Kemenkumham,” jelas Arief saat konferensi pers di gedung Akhlakul Karimah, Puspemkot Tangerang, Senin (15/7) kemarin. (imron)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook