Korban Tsunami Protes Data Bantuan Huntap

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Kamis, 18 Juli 2019 - 15:10:34 WIB   |  dibaca: 198 kali
Korban Tsunami Protes Data Bantuan Huntap

TEGANG : Sejumlah warga Kecamatan Carita yang terdampak tsunami Selat Sunda mengadukan pendataan huntap yang banyak kekeliruan, Rabu (17/7).

PANDEGLANG - Sejumlah warga Desa Sukarame, Kecamatan Carita yang terdampak bencana tsunami Selat Sunda 2018 lalu mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Rabu (17/7). Kedatangan para korban tsunami ini mempertanyakan pendataan penerima bantuan pembangunan hunian tetap (huntap) yang tidak tepat sasaran.

Jamin (43), warga Desa Sukarame mengeluhkan pendataan penerimaan huntap. Dia bersama warga lainnya yang rumahnya rusak berat akibat bencana tsunami tidak terdata mendapatkan pembangunan huntap. "Aneh saja, padahal rumah saya rusak kena gelombang tsunami, karena saya tinggalnya di pesisir pantai, tapi jangankan dapat huntara, huntap saja gak masuk data," keluh Jamin usai audiensi dengan Komisi III DPRD Pandeglang, kemarin.

Ketua Aliansi Korban Tsunami Kecamatan Carita Hasan Basri menyebutkan, data calon penerima huntap di Desa Sukarame tidak sesuai dengan fakta di lapangan lantaran ada sejumlah rumah warga yang terdampak bencana tsunami mengalami rusak berat tidak mendapat huntap.

Sebaliknya, justru rumah warga yang hanya mengalami rusak ringan terdata sebagai penerima huntap. "Kami mamandang data calon penerima huntap di Sukarame tidak tepat sasaran. Soalnya, yang menerima huntap hanya yang memiliki warung. Bahkan, ada warga yang sudah memililki rumah, tetapi menerima huntap," terangnya.

Dijelaskannya, data calon penerima huntap untuk Desa Sukarame sekitar 32 kepala keluarga (KK). Padahal, jika mengacu pada penerima hunian sementara (huntara) jumlahnya mencapai 37 unit. Bahkan, kini 32 calon penerima itu sudah dimintai tanda tangan sebagai bentuk persetujuan. "Yang akan menerima huntap sudah menandatangani surat di atas materai. Sedangkan lima orang tidak disodorkan. Jadi kami menanyakan hal itu ke dewan dan pemerintah," ungkapnya.

Dari temuan itu, dia bersama warga meminta pemerintah melakukan verifikasi ulang calon penerima huntap. Dia berharap, pemerintah melibatkan masyarakat ketika proses verifikasi huntap guna menghindari kekeliruan. "Jadi kami minta pemerintah memverifikasi lagi calon penerima huntap. Jika tidak layak tidak perlu diberi. Kami berharap dilibatkan supaya nantinya tidak ada kekeliruan lagi," harapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang Mukhlas Halim meminta Pemkab Pandeglang untuk mendata ulang korban tsunami di Desa Sukarame, Kecamatan Carita yang terdampak bencana tsunami. "Kalau kita lihat data itu belum semua mewakili keseluruhan korban tsunami di Desa Sukarame, karena faktanya ada beberapa orang tadi yang mengusulkan mereka adalah korban tsunami, tetapi tidak mendapatkan bantuan, padahal rumahnya berdampingan ke orang yang mendapat bantuan. Nah ini kan persoalan," katanya.

Mukhlas menekankan, data yang disajikan Pemkab harus benar-benar sesuai fakta agar tidak menimbulkan persoalan di bawah. "Ini harus dicarikan solusinya. Harapan kita korban tsunami yang sudah masuk dalam data penerima huntap maupun yang tidak terdata selama ini ketika mereka mengajukan pendataan ulang untuk ditangani, walaupun pada akhirnya tim yang menentukan apakah mereka layak atau tidak mendapatkan huntap," pintanya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook