Arief Dipanggil Mendagri

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Kamis, 18 Juli 2019 - 15:14:20 WIB   |  dibaca: 165 kali
Arief Dipanggil Mendagri

SANTAI AJA : Walikota Tangerang Arief R Wismansyah (kanan) mengikuti rapat terbatas tentang pembangunan PLTSa di kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

KOTA TANGERANG - Alih-alih membuat nyali ciut Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, laporan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly ke Polres Metro Tangerang dengan dugaan penyerobotan lahan milik Kemenkumham malah dilawan.

Arief  melaporkan balik Menkumham ke Polres Metro Tangerang dengan dugaan pembangunan Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) tanpa izin. Konflik yang berujung saling laporan ke polisi itu mendapat respons pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo memanggil Arief untuk mediasi menyelesaikan persoalan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kaspuspem) Kemendagri Bahtiar mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Walikota Tangerang Arief R Wismansyah untuk dilakukan mediasi dengan Menkumham. “Pak Mendagri sudah telepon Walikota Tangerang untuk datang pada Kamis (18/7) pukul 13.30 WIB,” kata Bahtiar saat menghubungi wartawan melalui telepon, Rabu (17/7).

Mendagri, kata Bahtiar, mengingatkan dalam setiap polemik dan perbedaan pendapat tentunya harus diselesaikan dengan cara santun dan bermartabat sehingga tidak mencederai wibawa pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkumham. Tidak hanya itu, setiap penyelesaian persoalan diharapkan tidak mengganggu pelayanan publik.

“Pak Mendagri berpesan, bahwa segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik. Sebagai kepala daerah juga harus berprasangka baik, jangan sampai membuat suatu kebijakan yang sifatnya emosional yang merugikan publik," kata Bahtiar menyampaikan pesan Mendagri.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah membenarkan sudah dihubungi Mendagri untuk datang ke Kantor Kemendagri. Namun demikian, Arief tidak mau menyampaikan isi komunikasi itu. Terkait laporan Menkumham ke Polres Metro Tangerang dengan dugaan penyerobotan lahan, Arief mengatakan tidak mempermaslahkannya.

Justru dengan dilaporkannya ke polisi soal lahan-lahan Kemenkumhan, bisa semakin membuat terang soal status aset Kemenkumham di Kota Tangerang. “Sepertinya yang dipersoalkan itu, lahan yang di atasnya ada gedung MUI dan gedung pelayanan publik. Saya juga sudah melaporkan Menkumham ke Polres Metro Tangerang dengan dugaan pembangunan Politekip dan Politekim tanpa izin,” kata Arief.

Menurut Arief, laporan Menkumham soal adanya gedung MUI dan gedung pelayanan di atas lahan Kemenkumham salah sasaran. Hal itu karena kedua gedung itu dibangun saat Wahidin Halim (WH) menjabat sebagai walikota. Ia pun sejak 2014, sudah bersurat lebih dari 12 kali dan 16 kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini. “Kalau sekarang dilaporkan ke polisi, ya gak apa-apa. Justru akan lebih jelas. Ya kita ambil hikmahnya sajalah. Tujuannya kan sama, clear kalau yang salah ya kita perbaiki,” katanya.

Arief menambahkan, Pemkot Tangerang sempat menyegel kampus Politekip dan Poltikem. Alasannya, kompleks bangunan seluas 22 hektar di atas lahan 181 hektar milik Kemenkumham itu belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB). “Politekip dan Politekim dibangun di atas lahan yang peruntukan dalam Perda Tata Ruang Kota Tangerang masih sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Kami tidak melarang. Akan tetapi, kami harus memperhatikan aturan,”  tutupnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim mengatakan telah menerima laporan dari tim Kemenkumhan yang diwakili oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono. Persoalan yang dilaporkan, masalah aset lahan milik Kemenkumham yang di atasnya dibangun gedung oleh Pemkot Tangerang. “Semua laporan, kami telaah dan pelajari,” kata mantan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Banten ini melalui telepon.

Abdul menjelaskan, Polres Metro Tangerang Kota sebagai institusi hukum tidak boleh menolak laporan dari siapa pun. “Semua laporan yang masuk pasti kita tindak lanjuti,” jelasnya.
Untuk objek lahan yang dilaporkan, lanjut Karim belum bisa dibeberkan ke publik. Untuk menindaklanjuti laporan itu, ia sudah memerintahkan Kasatreskrim AKBP Dicky Ario Yustisianto untuk mempelajarinya. “Setelah kita telaah nanti baru kita merencanakan, siapa-siapa saja yang akan kita panggil untuk dimintai keterangan,” katanya. (imron)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook