Buruh Minta PHK Melalui Proses Pengadilan

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 18 Juli 2019 - 15:15:48 WIB   |  dibaca: 384 kali
Buruh Minta PHK Melalui Proses Pengadilan

TERUS BERSUARA : Ratusan buruh KS melakukan longmarch menuju Kantor Walikota Cilegon dalam unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Cilegon, Rabu (17/7).

CILEGON- Ratusan buruh outsourcing PT Krakatau Steel (KS) kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Walikota Cilegon, Rabu (17/7). Aksi dilakukan untuk menyikapi rencana restrukturisasi PT KS yang akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) para buruh. Perwakilan buruh diterima Walikota Cilegon Edi Ariadi untuk melakukan audiensi di Ruang Walikota didampingi aparat kepolisian dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC) Syafrudin mengatakan, pada 1 Juni 2019 sudah ada 338 karyawan yang dirumahkan. Sementara, yang terbaru ada 2.868 karyawan yang terancam PHK sepihak. Sebab, PT KS sendiri memutus kontrak 11 vendor outsourcing. “Yang PHK kebanyakan dari bagian peleburan, tapi ada juga dari crane yang memang sudah tidak melakukan pekerjaan saat ini,” kata Syafrudin ditemui di kantor Walikota Cilegon, kemarin.

Kedatangan pihaknya ke kantor Walikota Cilegon, kata Syafrudin, guna meminta langkah dari Pemkot Cilegon untuk membantu buruh agar tidak terkena PHK. “PHK itu nunggu inkrah ada keputusan hukum tetap di pengadilan,” ujarnya.

Jika di Pemkot Cilegon tak kunjung selesai, lanjut Syafrudin, pihaknya akan melakukan aksi ke Jakarta pada 22 Juli 2019. Rencananya, pihaknya akan menyampaikan permasalahan tersebut ke Presiden RI Joko Widodo. “Kalau di Cilegon masih seperti ini saja kita akan ke Jakarta menemui RI 1,” ujarnya.

Kepala Disnaker Cilegon Bukhori mengatakan, pihaknya meminta ke serikat buruh untuk menggunakan jalur hukum dalam penolakan PHK. Disnaker Cilegon bersama Disnaker Provinsi Banten juga akan membentuk tim untuk membantu keinginan buruh menolak PHK. “Kita susun dari sisi hukum dan dan minta penguatan dari serikat,” ujarnya.

Sampai kemari, kata Bukhori, pihaknya juga belum menerima surat resmi dari PT KS terkait rencana PHK. “Kami meminta agar kawan-kawan buruh tetap meredam gejolak dan mengikuti arahan Pak Walikota dan Pak Kapolda,” pintanya.Dalam pertemuan tersebut, tidak ada perwakilan PT KS yang datang. (gillang)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook