Pasir Laut Banten Disedot Lagi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 18 Juli 2019 - 15:19:04 WIB   |  dibaca: 178 kali
Pasir Laut Banten Disedot Lagi

MASIH DIBAHAS : Suasana rapat Pansus Raperda tentang RZWP3K Banten 2018-2038, di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu, (17/7).

SERANG – Sebanyak 262 juta meter kubik pasir laut di perairan utara Banten direncanakan akan dilakukan pengerukan. Pasir tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah proyek dari perluasan bandara, reklamasi wilyah industri di Banten hingga reklamasi di Teluk Jakarta.

Hal tersebut terungkap dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan daerah (Rapeda) tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2018-2038, di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Rabu, (17/7).

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Helmy Nuddin Zein mengatakan, terdapat rencana pasir laut Banten akan ditambang untuk kegiatan reklamasi. “Perhitungan permintaan atau kebutuhan dapat dilakukan dengan pertimbangan rencana-rencana kegiatan reklamasi yang di lakukan diwilayah Provinsi Banten dan sekitarnya atau Teluk Jakarta," ujarnya.

Ia menjelaskan, adapun kebutuhan itu terdiri atas rencana perluasan Bandara Angkasa Pura II seluas 2.000 hektare. Ketebalan rata-rata lima meter sehingga diperkirakan kebutuhan pasir laut sebanyak 100 juta meter kubik. Lalu rencana lanjutan reklamasi Teluk Jakarta seluas 2.500 hektare dengan ketebalan rata-rata lima meter. Diperkirakan membutuhkan pasir laut sebanyak 125 juta meter kubik.

“Selanjutnya, rencana kegiatan reklamasi di wilayah industri di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Pulo Merak seluas 750 hektare dengan ketebalan rata-rata lima meter. Dengan demikian diperkirakan membutuhkan pasir laut sebanyak 37,5 juta meter kubik,” katanya.

Helmy memastikan, daerah pertambangan pasir laut saat ini sudah lebih menguntungkan masyarakat setempat karena titik pengerukannya tidak mengganggu wilayah pesisir laut. Jika mengacu dari peraturan lama, wilayah pengerukan pasir laut di Banten cukup menyebar. Tidak hanya di Perairan Lontar hingga Pulo Merak, melainkan juga menyentuh Kawasan Pariwisata Anyer.

"Itu kan peraturan lama, kewenangannya juga ada di kabupaten/kota. Kalau sekarang, provinsi yang punya wewenang. Makanya, peta yang lama itu kita geser ke atas (utara Banten) supaya wilayah lain masih bisa jadi lokasi tangkapan nelayan," ungkapnya.

Pantauan Banten Raya, dari pengungkapan rencana tersebut mendapat pertentangan dari para aktivis lingkungan yang diundang dalam pembahasan raperda.Menanggapi hal itu Helmy menilai sikap kontra yang ditunjukan merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, saat ini tambang merupakan kebutuhan semua industri. Dari situ akan dihasilkan komoditas lainnya yang bisa dimanfaatkan.

"Sekarang industri mana yang tidak memerlukan tambang, semuanya dari tambang. Dia kan nanti akan menghasilkan pakaian sama kebutuhan-kebutuahan lain di masyarakat," tuturnya.
Dia menegaskan, pengerukan pasir laut masih sebatas rencana.

Sehingga peluang pengerukan itu tak dilakukan masih terbuka lebar jika dalam kajiannya justru dominan menunjukan dampak negatif untuk masyarakat. Akan tetapi, jika kekhawatirannya hanya sekedar faktor kerusakan lingkungan, pihaknya memastikan pemerintah sudah memiliki perencanaan untuk mengantisipasi hal tersebut."Tambang itu memang merusak. Kalau ada sebuah daerah dibangun, maka ada yang dirusak. Tapi kan setelahnya ada pasca tambang. Di sana dibahas tentang pelestarian lingkungannya," ujarnya.

Helmy berharap, Raperda tentang RZWP3K bisa segera disahkan menjadi perda. Dengan demikian, pemprov bisa segera melakukan penetapan terkait zonasi penambangan pasir laut.
"Pasir laut kemaren itu kan dibutuhkan untuk Teluk Jakarta, sekarang kan disetop semua, sudah berhenti. Makanya, sekarang kalau sudah uubah zonasinya, wilayah yang lama ini kita tutup. Setelah ditetapkan, ini sudah hilang dan bisa digunakan kembali untuk wilayah tangkapan ikan masyarakat," tuturnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Soleh Ahmad menyatakan, pemerintah harus lebih fokus pada nelayan ketimbang pada rencana penambangan pasir laut. Pemerintah wajib menjamin kegiatan itu tidak menganggu wilayah tangkap ikan atau fishing ground nelayan.

Selama ini proyek penambangan pasir laut di Banten mayoritas malah membuat nelayan lokal tersingkirkan."Kita memandang alokasi ruang hidup nelayan tuh masih terpinggirkan dalam daftar ini. Jangan sampai, kasus-kasus terhadulu seperti konflik antar nelayan dengan pemilik industri malah terjadi lagi," katanya.

Dia menekankan, agar pemprov dalam setiap kebijikannya lebih mengakomodasi kepentingan nelayan. Kepentingan itu yang harus dimasukan dalam Raperda tentang RZWP3K. "Kegiatan pertambangan intinya harus menjami untuk kehidupan nelayan sekitar," ujarnya.

Terpisah, Ketua Pansus Raperda RZWP3K tahun 2018-2038 DPRD Banten Toni Fathoni Mukson mengatakan, dalam pembahasan raperda pihaknya akan memertimbangkan seluruh masukan yang diterima. Setiap masukan akan dibahas dalam rapat selanjutnya.“Kita akan rapatkan, karena ini kan ada masukan-masukan, apa kekurangannya dan hal-hal lain. Kita akan bahas itu, supaya segera mengambil keputusan,” tuturnya.

Dalam pembahasannya pansus tak hanya akan menggelar rapat dengan pihak internal DPRD dan pemprov. Pihaknya juga akan mendengarkan masukan dari sejumlah pihak baik dari pemerintah pusat dan masyarakat agar pembahasannya bisa komprehensif.“Minggu depan kita jadwalkan lagi (rapat pembahasan). Kita juga akan ketemu Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) atau Sekda. Baru setelah itu kita akan ke Kementerian,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook