BPK Mulai Audit Dana JKN

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Jumat, 19 Juli 2019 - 10:58:54 WIB   |  dibaca: 129 kali
BPK Mulai Audit Dana JKN

DEMI RAKYAT : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Hari Wiwoho (kiri) bersama Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban membahas dana JKN di gedung Garuda Pendopo Pandeglang, Kamis (18/7).

PANDEGLANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten akan melakukan audit dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Hari Wiwoho mengatakan, audit tersebut dilakukan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja dinkes dalam mengelola dana JKN. "Kita ketahui dana JKN ini ada bantuan dari provinsi dan pusat. Kita ingin dana JKN ini bagaimana kesehatan masyarakat dapat terjamin.

Pemeriksaan pendanaan JKN ini bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja, kita ingin memperbaiki kinerja dinkes. Kita berharap pemeriksaan ini tercapainya kesuksesan target JKN," kata Hari usai melakukan rapat koordinasi di gedung Garuda Pendopo Pandeglang, Kamis (18/7). Hari menjelaskan, audit dana JKN akan dilaksanakan hingga satu bulan kedepan.

Pihaknya meminta dinkes untuk lebih kooperatif ketika tim BPK melakukan pemeriksaan. "Pelaksanaannya 30 hari dimulai dari hari ini (kemarin-red). Mohon dinkes kerjasama untuk lebih terbuka sampai permasalahan yang muncul. Ini akan memberikan perbaikan. Kita ingin mengoptimalkan dana kesehatan yang dikelola lebih optimal lagi," jelasnya.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut menindaklanjuti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah. "WTP adalah kewajiban standar yang dilakukan pemda dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah agar mencerminkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Setelah WTP, maka kami akan mengaudit kinerjanya yang lebih berimbas kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Wakil Bupati Tanto Warsono Arban menyebutkan, audit dana JKN yang dilakukan BPK sebagai bentuk memberikan peningkatan kesehatan masyarakat. "Ini memang menjadi program BPK. Secara nasional untuk pemeriksaan yang diutamakan itu dana kesehatan, seperti JKN. Dengan adanya pemeriksaan BPK pemerintah daerah sangat senang hati dan terbuka.

Setiap ada pemeriksaan tentunya BPK ini adanya masukkan dan perbaikan, khususnya di dinkes akan lebik baik lagi," ungkapnya. Melalui pemeriksaan itu, Tanto berharap pengelolaan anggaran JKN di dinkes dapat berjalan sesuai aturan.

Tujuannya, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal. "Dengan pemeriksaan BPK sistem pelaporan keuangan di dinkes lebih baik lagi, dan akan mengelola dana JKN sesuai aturan yang ada," harapnya.

Setelah pemeriksaan BPK selesai, Tanto mengingatkan, dinkes untuk menindaklanjuti temuan yang disampaikan BPK dalam pengelolaan anggaran JKN. "Harus diperbaiki. Karena output dana JKN ini kan secara nasional. Persoalannya sudah jelas ada dana JKN yang mengendap di seluruh daerah. Jadi nanti titik temunya ada dalam regulasi. Dengan adanya temuan-temuan, nanti BPK RI bersama Kementerian Kesehatan bisa mengidentifikasi permasalahannya dimana," paparnya. (yanadi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook