Pajak Hotel di Pandeglang Dikorting 50%

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Jumat, 19 Juli 2019 - 16:16:34 WIB   |  dibaca: 161 kali
Pajak Hotel di Pandeglang Dikorting 50%

BERI KERINGANAN PAJAK : Sekda Pery Hasanudin didampingi Kepala BPPD Pandeglang Utuy Setiadi memberikan contoh pembayaran pajak hotel dan restoran, Kamis (18/7).

PANDEGLANG - Pemkab Pandeglang memberikan keringanan tarif pajak bagi industri perhotelan dan restoran yang terdampak bencana tsunami akhir tahun 2018 lalu.Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang Utuy Setiadi menjelaskan, keringanan pajak tersebut disesuaikan dengan surat keputusan Bupati Pandeglang Irna Narulita.

"Pemerintah daerah telah memberikan kebijakan untuk mengurangi tarif pajak hotel dan restoran yang terkena dampak tsunami melalui keputusan bupati sekitar 50 persen. Kenapa? Pertama membantu meringankan beban pengusaha karena mengalami penurunan pengunjung pascatsunami," jelas Utuy saat ditemui usai acara bulan panutan pajak di hotel S-Rizki Pandeglang, Kamis (18/7).

Bagi pengusaha yang mendapat keringanan pajak, kata Utuy, diingatkan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai. "Kita meminta kompensasi dari pengusaha yang tekena dampak tsunami tidak melakukan PHK para pegawai. Tujuannya, kita tidak semata-mata memberi keringanan kepada para pengusaha, tapi kita ingin memastikan para tenaga kerja tidak terkena PHK," tegasnya.

Utuy menyebutkan, Pemkab terancam kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran di Pandeglang Selatan pascatsunami. Padahal, potensi pajak dari sektor pariwisata cukup besar. "Potensi PAD kita yang hilang dari sektor pajak diperkirakan 60 persen dari target. Kalau kita target Rp48 miliar, bisa berkurang minimal Rp24 miliar," terangnya.

Menurutnya, berkurangnya sektor pajak hotel dan restoran karena saat ini masyarakat masih trauma atas kejadian tsunami akhir tahun 2018 lalu. Sehingga mempengaruhi terhadap PAD. "Kenapa turun, pertama pendapatan mereka turun karena pengunjung tidak sebanyak sebelum terjadinya tsunami. Pajak yang paling banyak berkontribusi dari daerah wisata, seperti pajak hotel, restoran, parkir, air bawah tanah dan reklame," ujarnya.

Meski begitu, kata Utuy, untuk menutupi penurunan pajak pihaknya telah melakukan optimalisasi dari sektor pajak hiburan. "Kami telah melakukan langkah-langkah optimalisasi pajak, salah satunya kita ekstensifikasi dengan merubah ketentuan obyek pajak yang tadinya bukan wajib pajak atau tidak kena pajak, sekarang dikenakan pajak, contohnya arena berenang yang tadinya tidak kena pajak, sekarang kena pajak hiburan.

Mengintensifkan penagihan pajak dan memperbanyak wajib pajak terutama restoran, walaupun kecil potensinya ada," ungkapnya. Utuy optimistis target pajak tahun 2019 yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Pihaknya terus berupaya meningkatkan pendapatan dari beberapa sektor pajak.

"Kita berharap tercapai, karena kalau tidak tercapai pembiayaan tidak akan terbiayai. Contohnya, ini kan APBD, pendapatan 10 pembiayaan 10, kalau pendapatannya tidak tercapai, berarti pembiayaannya tidak ada terbiayai," harapnya.

Sekda Pandeglang Pery Hasanudin mengingatkan BP2D untuk lebih mengoptimalkan sektor pajak hiburan. Hal itu dilakukan sebagai upaya menutupi pendapatan pajak hotel dan restoran yang terdampak tsunami. "Sudah saya ingatkan. Sektor pendapatan harus lebih ditingkatkan lagi melalui sosialisasi maupun pembinaan terhadap wajib pajak," singkatnya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook