Sama-Sama Cabut Laporan Polisi

nurul roudhoh   |   Nasional  |   Jumat, 19 Juli 2019 - 16:21:17 WIB   |  dibaca: 314 kali
Sama-Sama Cabut Laporan Polisi

AKHIRI POLEMIK : (Dari kiri) Walikota Tangerang Arief Wismansyah, Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dan Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam, Kamis (18/7).

JAKARTA—Perseteruan Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly berakhir klimaks. Setelah sama-sama membuat laporan ke Polres Metro Tangerang Kota, mereka akhirnya sepakat berdamai.

Itu setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi kedua belah pihak, kemarin (18/7). ’’Pulang dari sini (Kemendagri -red) laporan akan sama-sama dicabut. Tidak ada dusta di antara Menkumham dan Pak Walikota,” kata Sekretaris Jenderal  (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo, usai memimpin rapat.   

Pertemuan mulai pukul 13.30 sampai 15.20 berlangsung tertutup di lantai 2 Gedung B Kemendagri, Jakarta. Hadir di antaranya Gubernur Banten Wahidin Halim dan Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah. Adapun Menkumham Yasonna H. Laoly diwakili Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto. Hadi Prabowo menilai persoalan itu muncul karena miskomunikasi. Jika dikomunikasikan dengan baik, kata dia, perseteruan antarlembaga pemerintah itu tidak perlu terjadi. Apalagi kekisruhan itu disampaikan terbuka ke ruang publik.
’’Tapi setelah rapat tadi, persoalan sekarang sudah klir,” ujarnya.

Dia mengakui terjadi perbedaan persepsi soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Tangerang. Bahwa lahan yang di atasnya dibangun kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) berstatus sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Juga diproyeksikan untuk kawasan perdagangan dan jasa. Itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 6/2012 tentang RTRW Kota Tangerang. ’’Soal tata ruang ini akan diselesaikan sebaik-baiknya,” imbuh Hadi Prabowo.  

Sebetulnya, tutur dia, Kemenkumham dan Pemerintah Kota Tangerang sudah pernah ada kesepakatan pada 16 Oktober 2018. Saat itu Pemkot Tangerang siap mengeluarkan perizinan. Namun Walikota Arief Rachadiono Wismansyah memiliki persepsi lain bahwa sebelum izin dikeluarkan, Perda RTRW harus direvisi lebih dulu agar tidak melanggar regulasi. Namun, di sisi lain revisi perda memakan waktu yang panjang. Sedangkan aset milik Kemenkumham sudah berdiri dan segera beroperasi. ’’Pelayanan publik kan juga harus tetap jalan,” ujarnya.

Nah, untuk mencari penyelesaian, Kemendagri meminta Gubernur Banten Wahidin Halim memfasilitasi polemik peruntukan lahan itu. Sehingga baik Walikota Tangerang maupun Kemenkumham sama-sama mencapai kesepakatan tanpa melanggar ketentuan.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku siap menengahi persoalan itu. Gubernur akan fasilitasi pertemuan kembali antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkum HAM. Pertemuan rencananya dilakukan Senin atau Selasa pekan depan. ’’Saya akan komunikasikan,” ucap  Wahidin.

Dikatakan, sebetulnya tidak ada hal yang terlalu prinsip dalam polemik tersebut. Termasuk soal RTRW. Dia akan mengedepankan kompromi untuk mencari solusi. Namun tetap tidak akan mengubah RTRW. Termasuk peruntukan lahan sebagai RTH dan pusat jasa.
Di sisi lain, bangunan milik Kemenkumham yang telah berdiri, dipastikan tidak akan diutak-atik. ’’Kan (bangunan -red) sudah berdiri. Masak mau dipindah,” imbuhnya.

Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah mengaku siap mengikuti arahan Gubernur Banten. Termasuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) aset Kemenkumham. Karena itulah jalan keluar terbaik atas polemik tersebut. ’’Prinsipnya kami siap mendukung program-program pemerintah pusat di Tangerang,” ujarnya.

Terkait fasilitas publik di kawasan pemukiman warga, dia mengklaim sudah pulih kembali. Termasuk lampu penerang jalan umum (PJU) sudah dinyalakan sejak Rabu malam (17/7). Adapun sampah yang tidak pernah diangkut, Arief berdalih selama ini pihak Lapas Kota Tangerang tidak pernah bayar retribusi. Sehingga pelayanan pengangkutan sampah distop.

Sedangkan fasilitas lain seperti air dan listrik yang off di seluruh perkantoran milik Kemenkumham itu di luar kewenangannya. ’’Kalau itu  kanurusannya dengan PDAM dan PLN. Saya tidak tahu,” ujar alumnus Western Michigan University Amerika Serikat itu. (jpg)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook