Guru Honor Butuh BPJS

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Sabtu, 20 Juli 2019 - 10:29:18 WIB   |  dibaca: 268 kali
Guru Honor Butuh BPJS

RAPAT : Pengurus FKGTH Kota Cilegon dan kecamatan melakukan rapat di Sekretariat FKGTH membahas soal BPJS, Jumat (19/7).

CILEGON – Guru honor di Kota Cilegon sudah 2 tahun mengajukan adanya bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dari pemerintah. Namun, sampai sekarang belum juga direalisasikan.

Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FKGTH) Kota Cilegon, Supardi Gofar menyatakan, 2 tahun lalu Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon sudah pernah meminta berkas fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk kepentingan pengajuan BPJS Kesehatan. Namun sampai sekarang tidak ada realisasi kartu jaminan.

“Dulu juga mengajukan dan dijanjikan. Bahkan, sudah sempat diminta persyaratan, namun juga tidak ada sampai sekarang,” katanya kepada Banten Raya saat melakukan rapat di Sekretariat FKGTH Kota Cilegon di Lingkungan Barokah, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Jumat (19/7).

Dengan penghasilan guru honor hanya rata-rata Rp1 juta per bulan dari uang honor daerah (honda) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), lanjut Gofar, membuat guru sulit untuk ikut BPJS Kesehatan mandiri yang setiap bulannya harus menyetor uang, sehingga butuh bantuan dari pemerintah.“Honor kami kecil cukup hanya untuk makan saja, sehingga tidak mungkin lagi bisa membayar iuran BPJS,” paparnya.

Selain BPJS Kesehatan, jelas Supardi, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk bisa memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga jika terjadi kecelakaan dan kematian ada tunjangan yang diberikan. Bahkan, BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah siap memfasilitasi untuk bebas biaya selama 2 bulan pertama. Namun, tidak ada respons lanjutan dari pemerintah.

“Kalau pemerintah terbatas anggaran untuk membayar guru honor secara profesional maka harus ada alternatif dengan mengikutkan kami ke BPJS, lebih murah dan mudah, tapi manfaatnya banyak,” ujarnya.

Ketua FKGTH Kecamatan Cilegon, Ismatullah mengungkapkan, ada kurang lebih 1.198 guru honorer terdiri dari 899 guru Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di tingkat sekolah dasar (SD), 165 guru TKS di sekolah menengah pertama (SMP), 121 guru Tenaga Harian Lepas (THL) di SMP dan 13 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di SMP yang semuanya belum memiliki kedua BPJS tersebut.

Angka ini cukup banyak dan diharapkan pemerintah bisa lebih memperhatikan kepentingan guru.“Kami ini pengabdian kepada bangsa untuk mencerdaskan, sehingga sudah seharusnya guru bisa lebih sejahtera. Minimal terfasilitasi akses kesehatan gratis dan jaminan kematiannya,” ungkapnya.

Ismat panggilan Ismatullah menegaskan, pihaknya sudah sering menyampaikan kepentingan tersebut kepada sejumlah pejabat. Namun, hal tersebut tidak pernah direalisasikan.
“Kami tetap akan terus berjuang untuk para guru honor, meskipun sampai sekarang belum ada respons. Untuk kesejahteraan guru kami terus menyampaikan kepada sejumlah pemangku kebijakan,” imbuhnya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook