Sosialisasi SUTT, PLN Gandeng Kejati Banten

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Sabtu, 20 Juli 2019 - 11:21:55 WIB   |  dibaca: 231 kali
Sosialisasi SUTT, PLN Gandeng Kejati Banten

ORASI: Mahasiswa berorasi dan membakar ban bekas saat unjuk rasa di depan kantor PDAM Tirta Multatuli, di Kampung Palawijo, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Jumat (19/7).

RANGKASBITUNG- PLN Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa (PLN UIP ISJ) menggelar sosialisasi kompensasi ROW pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Bunar Baru-Rangkasbitung II, di Desa Parungsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Jumat (19/7). Sosialisasi itu dihadiri oleh calon pemilik tanah yang terlintasi SUTT, aparat desa, kepolisian dan juga tim pengaman dan pengawal pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Banten.

"Kegiatan ini digelar sebagai wujud nyata komitmen dan kontribusi PT PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi khususnya Provinsi Banten melalui pembangunan SUTT 150 KV Bunar Baru-Rangkasbitung II," kata Manajer Bagian Pertanahan UPP JISJ 1 Chandra.

Chandra berharap, sosialisasi kompensasi ROW ini berjalan lancar dan menghasilkan yang terbaik. "Setelah tower dibangun, sekarang PLN akan melaksanakan kompensasi ROW pada jalur yang dilintasi kabel SUTT. Untuk pemberian kompensasi ini akan diberikan sekali saja kepada masyarakat yang terlintas sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Chandra menegaskan, pengadaan tanah berikut pemberian kompensasasi dilaksanakan sesuai aturan. Terkait hal itu, PLN  telah menggandeng TP4D Kejaksaan Tinggi Banten. "PLN menggandeng TP4D Kejati Banten pada setiap proses pra dan pasca pengadaan tanah," katanya.

Anggota TP4D Kejati Banten Adi Kusumo menuturkan, pembangunan SUTT 150 KV Bunar Baru-Rangkasbitung II ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN)."Maka besar harapan kami kepada masyarakat untuk turut mendukung pembangunan ini. Di sini kami dari Kejaksaan Tinggi Banten turut mengawal proses kompensasi ROW agar proses ini berjalan dengan benar dan sesuai dengan kaidah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Adi Kusumo mengimbau kepada masyarakat agar jangan sampai menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses kompensasi. "Diharapkan masyarakat dapat mengurus sendiri proses kompensasi agar tidak menimbulkan kecurangan dan kerugian di kemudian hari," katanya. (purnama)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook