Tidak Ada Bantuan Hukum Bagi ASN

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Senin, 22 Juli 2019 - 11:07:52 WIB   |  dibaca: 301 kali
Tidak Ada Bantuan Hukum Bagi ASN

PANDEGLANG - Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan, pihaknya mendukung Kejari mengusut tuntas kasus yang menyeret ketiga pjs kades yang terlibat kasus dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa dan dana desa tahun 2016.

"Itu silakan saja. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Kejari sebagai penegak hukum. Kita tidak akan mengintervensi. Kita akan mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada," tegas Tanto saat berbincang dengan Banten Raya, Minggu (21/7).

Menurut Tanto, pemerintah daerah tidak akan memberi bantuan hukum bagi ketiga pjs kades atas kasus korupsi ADD dan DD. Meskipun ketiganya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab. "Kita serahkan sepenuhnya kepada kejaksaan. Pada intinya pemerintah daerah tidak akan memberi bantuan hukum," ujarnya.

Tanto menilai, sebelumnya pemerintah daerah sudah memanggil ketiga Pjs kades untuk menyelesaikan temuan ADD dan DD. Namun mereka tidak menindaklanjuti temuan tersebut. "Sudah diingatkan. Tapi ya gak ada tindak lanjut, akhirnya yang menangani kasus itu penegak hukum," katanya.

Tanto menegaskan, dengan adanya kasus korupsi ADD dan DD dapat menjadi perhatian kades. "Bagi seluruh kades harus lebih hati-hati. Sekarang ini yang benar belum tentu benar, apalagi yang salah. Kita harus lebih berhati-hati. Kita ini kan menggunakan uang rakyat, penggunaannya pun harus sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya.

Anggota DPRD Pandeglang Aminudin menyebutkan, pihaknya sepenuhnya menyerahkan penanganan kasus yang menyeret ketiga Pjs kades itu kepada penegak hukum. "Pada dasarnya kami berharap penegak hukum dapat mengusut kasus itu secara tuntas. Kita ingin ADD dan DD yang dikucurkan ke setiap desa digunakan sesuai peruntukannya," katanya.

Menurutnya, dengan adanya kasus itu harus menjadi cambuk bagi seluruh kades supaya menggunakan anggaran sesuai aturan. "Ini harus jadi perhatian serius kades di Pandeglang. ADD dan DD harus digunakan sesuai aturan," ujarnya.

Diketahui tiga pjs kades yang tersangkut hukum adalah Pjs Kades Pari, Kecamatan Mandalawangi Atok Suanto; Pjs Kades Kadumalati, Kecamatan Sindangresmi Dadih; dan Pjs Kades Ciandur, Kecamatan Saketi Iyan Syafrudin. (yanadi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook