Restrukturisasi dan Lakukan Perampingan Pengurus

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 22 Juli 2019 - 12:14:16 WIB   |  dibaca: 197 kali
Restrukturisasi dan Lakukan Perampingan Pengurus

BENAHI PARTAI : Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (ketiga dari kanan) bergandengan tangan dengan pengurus DPP PPP dalam menutupan Mukernas ke-IV PPP di Hotel Le Dian, Kota Serang, Sabtu (20/7).

SERANG - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan melakukan restrukturisasi kepengurusan di semua tingkatan. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya agar kepengurusan berjalan efektif jelang Pemilu 2024. Demikian terungkap dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-IV PPP di Hotel Le Dian, Kota Serang, Sabtu (20/7).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi PPP M Qoyum mengatakan, pihaknya telah merampungkan pelaksanaan mukernas dan menghasilkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi ditujukan bagi internal dan eksternal partai.

“Untuk internal, pertama penjadwalan pelaksanaan Muktamar ke-IX diserahkan sepenuhnya kepada DPP dengan memertimbangkan asas manfaat dan mudarat. Kedua, melaksanakan keputusan DPP terkait kompensasi dan kontribusi bagi calon legislatif di setiap tingkat,” ujarnya.

Ia menuturkan, adapun rekomendasi selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan restrukturisasi kepengurusan partai seluruh tingkatan organisasi. Restrukturisasi berdasarkan kebutuban organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka persiapan menghadapi verifikasi partai politik menghadapi pemilu 2024. “(Rekomendasi) keempat, melakukan konsolidasi dan kaderisasi secara sistematis untuk memajukan PPP sebagai partai kader,” katanya.

Selain restrukturisasi, kata dia, mukernas juga merekomendasikan sejumlah kader untuk dipulihkan. “Memulihkan kembali jabatan ketua dan atau sekretaris DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) yang diberhentikan untuk menjaga kondusivitas dan kekompakan seluruh jajaran partai,” ungkapnya.  

Sementara rekomendasi untuk pihak eksternal terdiri atas yang pertama mengawal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Memerjuangkan program pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi umat Islam dan kemajuan bangsa. Kedua, mendorong pemerintah mengurangi angka pengangguran terbuka dan  pengentasan kemiskinan.“Ketiga, mendorong pemerintah mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing menghadapi revolusi industri 4.0,” tuturnya.

Lebih lanjut dipaparkan Qoyum, rekomendasi untuk eksternal selanjutnya adalah melakukan perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Caranya, memisahkan pelaksanaan pilpres dan pileg,  penerapan sistem tertutup dalam penentuan caleg terpilih, perubahan metode kursi dari saint lague menjadi kuota.

Rekomendasi kelima, penguatan lembaga pondok pesantren pendidikan diniyah dan pendidikan madrasah. Penguatan program ekonomi keumatan serta pemberdayaan kaum santri. “Mengawal produk legislasi bernafaskan Islam di Indonesia. Seperti rancangan undang-undang minuman beralkohol, rancangan undang-undang pendidikan keagamaan, rancangan undang undang  pondok pesantren serta rancangan undang-undang lainnya,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menuturkan, dalam mukernas pihaknya tidak merekomendasikan nama-nama untuk menjadi menteri pada kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. “Aksi politiknya bahwa kabinet itukan hak istimewa presiden, istilahnya hak preogratif dan itu hak istimewa. Jadi saya kira itu wilayah atau domainnya presiden,” ujarnya.

Menurutnya, sikap yang wajar jika presiden terpilih mengakomodasi kader partai pendukung untuk masuk kabinet. “Semua di dunia seperti itu, Donald Trump itu adalah orang-orang dari Partai Republik yang masuk di kabinetnya,” katanya.

PPP sendiri memiliki stok kader yang mumpuni untuk mengisi kementerian, tidak hanya bidang keagamaan. “Saya kira di bidang yang lain PPP juga kompeten. Seperti kemarin dalam pembukaan saya sampaikan, PPP justru di zaman orde baru sebelum reformasi kan lebih banyak bicara hal-hal yang mengenai kemiskinan, lapangan kerja, industri, energi,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris DPW PPP Provinsi Banten Iskandar membenarkan, adanya rencana restrukturisasi di semua tingkatan termasuk di Banten berdasarkan rekomendasi mukernas. Meski demikian, agenda itu tak akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Betul ada rencana memang berangkat dari pesta demokrasi. Mukernas IV dilanjut mukernas V untuk muktamar dipercepat. Setelah muktamar iti lah moment yang efektif untuk restrukturisasi. Selambat-lambatnya tiga bulan setelah muktamar ada muswil (musyawarah wilayah). Lalu muscab (musyawarah cabang), musancab (musyawarah anak cabang) sampai musyarawah tingkat desa/kelurahan,” ujarnya.

Dalam restrukturisasi, pihaknya akan melakukan perampingan struktur kepengurusan yang juga merupakan poin penting haisl mukernas.  “Itu bagian catatan penting, struktur tidak gemuk tapi ramping, ramping tapi kaya fungsi.  Misalnya DPW maksimal (pengurus) 39, cukup jadi 29 (orang),” tegasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook