Kebijakan Bankeu Pemprov Tak Berubah

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 03 Agustus 2019 - 13:11:42 WIB   |  dibaca: 204 kali
Kebijakan Bankeu Pemprov Tak Berubah

DISELARASKAN : Sekda Banten Al Muktabar memberikan keterangan kepada awak media usai acara sosialisasi penelitian rencana kerja dan anggaran (RKA) 2020 di KP3B, Kota Serang, Jumat (2/8).

SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten memastikan arah kebijakan bantuan keuangan (bankeu) kepada Kabupaten Lebak dan Pandeglang pasca pencabutan status daerah tertinggal tak akan berubah.  Sebab, pemprov menilai masih ada ketimpangan pembangunan antara utara dan selatan Banten yang perlu dientaskan.

Berdasarkan catatan Banten Raya, Kabupaten Lebak dan Pandeglang kerap mendapat bantuan dengan nominal yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Pertimbangannya, kedua daerah tersebut membutuhkan dana besar agar bisa terbebas dari status daerah tertinggal.

Untuk bankeu 2017, Pemprov Banten mengguyur kabupaten/kota dengan Rp574 miliar. Rinciannya, Kabupaten Lebak Rp110 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp90 miliar, Kabupaten Tangerang Rp100 miliar. Kemudian Kota Tangerang Rp32,5 miliar, Kota Tangsel Rp40 miliar, Kabupaten Serang Rp100 miliar, Kota Serang Rp32 miliar serta Kota Cilegon senilai Rp70 miliar.

Untuk 2018, bankeu mengalami penurunan menjadi Rp456,3 miliar. Saat itu Kabupaten Lebak mendapat Rp78,3 miliar dan Kabupaten Pandeglang Rp65 miliar. Kabupaten Tangerang Rp70 miliar, Kabupaten Serang Rp90 miliar, Tangerang Selatan Rp65 miliar. Sedangkan Kota Serang, Kota Tangerang dan Cilegon masing-masing mendapat Rp30 miliar.

Sementara di tahun anggaran 2019 pemprov mengalokasikan Rp 365 miliar. Rinciannya, Kabupaten Lebak Rp 55 miliar, Kabupaten Pandeglang 50 miliar dan Kabupaten Serang Rp 60 miliar. Sementara untuk kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon dibagi rata senilai Rp 40 miliar.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, prinsipnya arah kebijakan anggaran pemprov adalah sebesar-besarnya untuk masyarakat. Selain itu, pemprov akan memastikan jika semua program yang dicanangkan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Termasuk kita juga memberi arahan pada kabupaten/kota dalam rangka biaya yang diberikan oleh provinsi ke kabupaten/kota. Bagaimana itu semaksimal mungkin diperuntukan bagi masyarakat,” ujarnya usai menghadiri acara sosialisasi penelitian rencana kerja dan anggaran (RKA) 2020 di Ballroom Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (2/8).

Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu menuturkan, untuk kebijakan bankeu di 2020 masih sama yaitu diselaraskan dengan arah pembangunan pemprov. Hal itu juga termasuk pada teknis pembagian bantuan. Untuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang tetap akan menjadi perhatian.“Sebenarnya meskipun sudah selesai dari status daerah tertinggal tapi ada bagian utara selatan yang masih harus selalu kita sesuaikan,” katanya.

Bankeu dan program yang dicanangkan pemprov, kata dia, diarahkan agar tidak ada lagi ketimpangan pembangunan ataupun ekonomi di bagian utara ataupun selatan Banten. “Kita kolaborasikan, kita inline-kan. Sehingga informasi tentang utara selatan menjadi hal yang semakin hari semakin ke depan itu akan yang tidak terdikotomikan. Itu bagian dari agenda besarnya,” ungkapnya.  

Lebih lanjut dipaparkan Al Muktabar, hal spesifik terkait bankeu kabupaten/kota dan APBD tahun anggaran 2020 akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pemprov juga akan menerima saran dan masukan dari DPRD Banten periode baru. Sebab, pembahasan dan pengesahaan APBD 2020 akan dilakukan bersama mereka. 

“Bankeu kabupaten/kota nanti kita tekniskan kembali. Ada ruang nanti DPRD kita yang baru nanti, ada beberapa masukan dan seterusnya. Kita akan komunikasikan lagi dan secara umum prinsipnya kita akan dorong bankeu kabupaten/kota itu untuk inline atau target provinsi,” tuturnya.

Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, bankeu merupakan salah satu item program pemprov ke kabupaten/kota. Untuk bankeu di 2020, saat ini sedang dalam proses penyusunan RKA. Setelah rampung, dokumen itu akan disusun menjadi rancangan APBD untuk dibahas di Badan Anggaran DPRD.

“Jadi prosesnya masih panjang. (Bankeu dialokasikan untuk urusan) infrastruktur, pendidikan terus kesehatan. Kita juga mengusulkan untuk adminduk (administrasi kependudukan) tapi belum (final), masih dalam proses,” ujar mantan Asisten Daerah (Asda) II Kota Tangerang ini.

Diberitakan sebelumnya, Provinsi Banten resmi tak lagi memiliki kabupaten tertinggal. Hal itu menyusul dicabutnya status tersebut dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) yang diterbitkan pada 31 Juli lalu.

Kepastikan itu tepatnya tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019. Lebak dan Pandeglang sendiriditetapkan sebagai daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook