Pemkab Bayar Iuran BPJS Kesehatan Rp 20,5 Miliar

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Sabtu, 10 Agustus 2019 - 10:56:34 WIB   |  dibaca: 211 kali
Pemkab Bayar Iuran BPJS Kesehatan Rp 20,5 Miliar

RAPAT: Sekda Lebak Dede Jaelani (tengah) memimpin rapat bersama kepala OPD di ruang kerjannya, kemarin.

LEBAK, BANTEN RAYA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak membayarkan iruran BPJS kesehatan warga tidak mampu sebesar Rp 20,5 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan dari APBD Lebak tahun 2019.

"Mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah menganggarkan Rp 20,5 miliar untuk pembayaran BPJS bagi masyarakat tidak mampu. Awal bulan September akan ditambah sebesar Rp1,5 miliar," kata Sekretaris Daerah Lebak Dede Jaelani usai menggelar rapat bersama kepala OPD dan BPJS kesehatan di ruangannya, Jumat (9/8).

Menurutnya, tambahan Rp 1,5 miliar dialokasikan untuk mengcover 91 ribu jiwa warga tidak mampu. Jadi seluruhnya mencapai Rp 22,064 miliar. "Ini untuk masyarakat miskin. Kita tinggal menunggu kebijakan bupati untuk segera disahkan dalam APBD perubahan," katanya.

Lebih lanjut Sekda mengatakan, jumlah warga Lebak menjadi peserta BPJS Kesetahan mencapai 96 persen. Sekda juga berharap nantinya seluruh masyarakat Lebak memiliki BPJS Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC).

Sehingga seluruh kesehatan masyarakat dapat terjamin. Untuk itu sekda meminta kepada jajarannya untuk segera melakukan pendataan agar menanganan terkait BPJS Kesehatan bagi masyarakat dapat segera terentaskan tahun ini.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang Sofyeni menuturkan, cakupan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) Kabupaten Lebak sampai 1 Agustus 2019 tercatat 1.202.231 jiwa atau sebesar 94,11 persen dari keseluruhan jumlah penduduk 1.227.242 jiwa. "Baik itu BPJS mandiri maupun penerima bantuan iuran (PBI) yang sumber dananya dibebankan kepada APBD dan APBN," katanya.

Sofyeni menjelaskan, sesuai dengan cakupannya diketahui bahwa PBI dari APBD Lebak 6 persen, PBI ABPD Banten 13 persen, pekerja penerima upah 11 persen, pekerja bukan penerima upah 9 persen, bukan pekerja 1 persen dan PBI dari APBN 60 persen.

"Masih terdapat penduduk yang didaftarkan sebagai penerima bantuan namun belum terdaftar dalam data terpadu sesuai SK menter sosial. Untuk itu kami berupaya memastikan seluruh peserta PBI-JK telah terdaftar dalam data terpadu yang ditetapkan menteri sosial," katanya. (purnama/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook