MK Tolak Seluruh Gugatan dari Banten

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 12 Agustus 2019 - 12:19:44 WIB   |  dibaca: 340 kali
MK Tolak Seluruh Gugatan dari Banten

TRAGIS : Abdul Gofur, caleg DPRD Kabupaten Serang dari Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan keberatan atas putusan KPU yang membatalkan kemenangannya, Sabtu (10/8).

SERANG, BANTEN RAYA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak delapan atau seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2019 dari Banten, akhir pekan kemarin. Hal itu diterjadi karena permohonan yang dilayangkan dinilai tak jelas hingga dinyatakan gugur karena pihak pemohon tak hadir dalam persidangan.

Informasi yang dihimpun dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, adapun delapan permohonan sengketa yang ditolak MK terdiri atas, pertama nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 daro PKB di Kota Tangerang Daerah Pemilihan (Dapil) 6 untuk jenis Pemilihan DPRD provinsi. Hakim menyimpulkan bahwa permohonan diajukan masih dalam  tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan pemohon kabur, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Sehingga hakim berkesimpulan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Kedua, nomor perkara 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PDIP hakim juga memberikan kesimpulan yang sama. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur sehingga putusan hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Gugatan dilayangkan untuk Tangerang Selatan untuk pemilihan tingkat DPRD kabupaten/kota Dapil 1 Ketiga, untuk perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh NasDem, hakim berkesimpulan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Eksepsi termohon dan para pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Permohonan pemohon sepanjang DPR RI Dapil Banten I tidak jelas atau kabur serta pokok permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Keempat, perkara nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Berkarya dengan permohonan meminta pembatalan Keputusan KPU. Menurut MK, pemohon tidak cermat dan tidak jelas dalam meminta pembatalan keputusan tersebut.

Hakim berkesimpulan permohonan pemohon kabur, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan, sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima. Gugatan dilayangkan untuk Pandeglang jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota Dapil 5.

Kelima, pengajuan perkara nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Hanura, hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon kabur dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan, sehingga hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Gugatan dilayangkan untuk Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota Keenam, untuk perkara yang diajukan oleh Partai Demokrat dengan Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bahwa permohonan pemohon salah objek.

Maka mengenai kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan dan hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Gugatan dilayangkan untuk Pandeglang jenis pemilihan tingkat DPR RI. Lalu gugatan atas nama perseorangan yaitu Sanudin di Cilegon untuk pemilihan tingkat DPRD kabupaten/kota.

Ketujuh, perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PAN bahwa sebelum persidangan pada 10 Juli 2019 tersebut diselenggarakan, Pemohon menyampaikan surat perihal penarikan kembali permohonan. Sehingga amar putusannya, permohonan dianggap gugur. Gugatan dilayangkan adalah untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota.

Terakhir, perkara nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Golkar.  Bahwa dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan pemohon dan atau kuasa tidak hadir meski telah dipanggil secara sah. Hakim menyatakan permohonan pemohon gugur. Gugatan dilayangkan untuk Kabupaten Tangerang jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi membenarkan, seluruh gugatan PHPU legislatif 2019 dari Banten seluruhnya ditolak dan dinyatakan gugur oleh MK. Dengan demikian, KPU daerah di Banten yang belum menggelar rapat pleno caleg terpilih sudah bisa melaksanakannya. “Betul, begitu (ditolak dan dinyatakan gugur oleh MK),” ujarnya, Minggu (11/8).

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Nuryati Solapari mengatakan, sesuai Peraturan MK bahwa kedudukan Bawaslu dalam sengketa PHPU hanya sebagai pemberi keterangan. Keterangan Bawaslu dalam sidang PHPU sangat penting sebagai bahan pertimbangan hakim dan itu amat berarti dalam  mengungkap fakta persidangan.“Pemberian keterangan tersebut tentu saja harus sesuai dengan data dan fakta berdasarkan hasil pengawasan di lapangan” katanya.  

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Banten Eka Satyalaksmana mengungkapkan, setelah putusan MK tersebut KPU daerah di Banten yang belum menetapkan calon terpilih sudah secara bertahap melaksanakannya. “Kabupaten Serang sudah hari Sabtu (10/8),” ungkapnya.Dengan demikian, kata dia, tersisa empat KPU daerah lagi di Banten yang belum melakukan penetapan caleg terpilih. Rencanannya, penetapan akan dilakukan hari ini. “Besok (hari ini-red) Insya Allah Cilegon, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan provinsi,” tuturnya. (dewa)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook