Abdul Gofur Dibatalkan

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Senin, 12 Agustus 2019 - 12:21:32 WIB   |  dibaca: 503 kali
Abdul Gofur Dibatalkan

PROTES PUTUSAN KPU : Abdul Gofur, Caleg DPRD Kabupaten Serang dari Partai PKB menyampaikan keberatan atas putusan KPU yang membatalkan kemenangannya, Sabtu (10/8).

SERANG, BANTEN RAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang memutuskan mendiskualifikasi dan membatalkan kemenangan Abdul Gofur, calon legislatif DPRD Kabupaten Serang dari Partai Kebangkitan Bangsa. Keputusan pembatalan tersebut dibacakan dalam Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang yang digelar KPU Kabupaten Serang di Hotel Horison Ultima, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Sabtu (10/8).

Abdul Gofur yang memperoleh suara sebanyak 4.200 digantikan oleh Abdul Kholik yang memperoleh suara 3.812. Adapun alasan tidak ditetapkannya Abdul Gofur sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024 karena yang bersangkutan dinilai telah melakukan pelanggaran pemilu yaitu, melakukan kampanye di tempat ibadah. Kasus pelanggaran pemilu tersebut telah diputus oleh pengadilan.

Usai pembacaan penetapan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Serang terpilih yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Serang Maryam, Abdul Gofur menyampaikan keberatannya dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang untuk menyampaikan keberatan atas pembatalan dirinya. “Saya minta pada hari ini (Sabtu, 10/8) juga Bawaslu meminta untuk menunda penetapan ini,” kata Gofur.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang itu menilai keputusan KPU tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. “Bilamana harapan saya tidak ditanggapi maka saya akan melakukan upaya hukum karena ini sudah merampas hak-hak saya sebagai warga negara. Saya akan melaporkan ketidakadilan ini kepada Komnas HAM dan lembaga negara terkait,” ujar caleg dari daerah pemilihan I tersebut.

Setelah rapat pleno selesai digelar, Abdul Gofur didampingi tim kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Banten menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua LBH Ansor Banten Alfin Putrawan menyatakan keberatannya atas tidak ditetapkannya Abdul Gofur sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang.

“Kami akan melakukan upaya hukum bahwa pelanggaran yang dilakukan Bapak Abdul Gofur bukan merupakan tindakan pidana pemilu melainkan pelanggaran administrasi sesuai pasal 280 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Upaya hukum yang akan kami lakukan termasuk permohonan ajudikasi ke Bawaslu Kabupaten Serang agar Bawaslu memberikan rekomendasi dan kami akan laporkan hal ini kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Alfin.

Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar mengatakan, penetapan anggota DPRD Kabupaten Serang terpilih sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan surat perintah dari KPU RI. “Terkait dengan keberatan Pak Abdul Gofur saya kira itu hak beliau, karena kami melaksanakan perintah dari KPU RI dan KPU provinsi. Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPU RI kemudian ada putusan yang dikeluarkan KPU RI,” ujarnya.

Adapun isi putusan tersebut, Abidin mengungkapkan, agar KPU Kabupaten Serang tidak menyertakan Abdul Gofur dalam penetapan karena dipandang telah ada putusan pengadilan yang sudah inkrah walaupun tidak menjalani hukuman. “Mungkin putusan inkrah itu yang menjadi dasar putusan. Yang jelas KPU RI sudah melakukan kajian. Kalau Pak Abdul Gofur melakukan upaya-upaya hukum silakan saja. Untuk waktunya tujuh hari,” katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap keputusan yang dilkeluarkan oleh KPU tersebut. “Persoalan Pak Abdul Gofur lagi coba mengkaji dulu terkait dengan Pak Abdul Gofur yang diputuskan tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRD,” ujar Yadi.

Yadi menuturkan, pihaknya menargetkan hasil kajian bisa diperoleh paling lambat Senin (12/8) sore. “Jadi Bawaslu dalam hal ini masih proses kajian tapi tidak membatalkan SK penetapan KPU. Kalau untuk menolak putusan KPU tidak ada mekanismenya. Kalau dilihat dari regulasi yang ada baik, PKPU mapun Perbawaslu pelanggaran Pak Abdul Gofur memang demikian (bisa dibatalkan-red),” paparnya. (tanjung/fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook