Pendapatan Diproyeksi Naik Rp60,75 M

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Selasa, 13 Agustus 2019 - 13:19:12 WIB   |  dibaca: 245 kali
Pendapatan Diproyeksi Naik Rp60,75 M

DITERGET NAIK : Bupati Serang Rt Tatu Chasanah menyerahkan naskah rancangan perubahan APBD tahun 2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin untuk ditindaklanjuti, Senin (12/8).

SERANG, BANTEN RAYA – DPRD Kabupaten Serang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019. Dalam rapat paripurna itu terungkap, pendapatan daerah diproyeksikan Rp3,02 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp60,75 miliar dari sebelum perubahan sebesar Rp2,96 triliun.

Bupati Serang Rt Tatu Chasanah mengatakan, pendapatan daerah sebesar Rp3,02 trilun tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp744,45 miliar dan dana perimbangan sebesar Rp1,61 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp670,81 miliar. “Bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah sebelum perubahan mengalami kenaikan Rp60,75 miliar atau naik 2,05 persen,” ujar Tatu, Senin (12/8).

Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) diestimasikan meningkat sebesar Rp8,70 miliar dari sebelum perubahan sebesar Rp735,74 miliar menjadi Rp744,45 miliar atau naik 1,18 persen. “Untuk dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp22,73 miliar dari sebelum perubahan Rp1,63 triliun menjadi Rp1,61 triliun. Pengurangan terjadi pada dana alokasi khusus (DAK) semula Rp424,93 miliar menjadi Rp402,93 miliar,” katanya.

Kemudian untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, Tatu mengungkapkan, diestimasikan meningkat sebesar Rp74,78 miliar dari sebelum perubahan Rp596,02 miliar menjadi Rp670,81 miliar atau naik 12,55 persen. “Untuk plafon anggaran belanja setelah perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp3,34 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp1,675 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,670 triliun,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mengaku sudah melakukan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). “Kita sudah melakukan evaluasi terkait dengan serapan anggaran selama enam bulan ini terutama untuk belanja langsung. Evaluasi itu sebagai ukuran apakah OPD itu perlu ditambah atau tidak anggarannya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan bahas dulu,” katanya. (tanjung/fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook