Raperda Retribusi RSUD Disetujui

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 16 Agustus 2019 - 13:12:14 WIB   |  dibaca: 56 kali
Raperda Retribusi RSUD Disetujui

DISETUJUI: Suasana rapat paripurna persetujuan raperda retribusi RSUD Kota Serang, di gedung DPRD Kota Serang, kemarin.

SERANG, BANTEN RAYA- Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang akhirnya disetujui. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda persetujuan bersama raperda Kota Serang tentang retribusi RSUD Kota Serang, di ruang paripurna DPRD Kota Serang, Kamis (15/8).

Walikota Serang Syafrudin mengatakan, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan pelayanan kesehatan berkualitas dan mudah serta terjangkau. Untuk itu perlu diatur dalam perda.

Selain itu, pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dalam perda nomor 13 tahun 2011 beserta perubahannya belum dapat menampung retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Serang. “Karena itu perlu dilakukan penyesuaian tarif,” kata Syafrduin.

Syafrudin menyatakan bahwa dalam raperda ini akan diatur tata cara pemungutan retribsui, penentuan pembayaran, sanksi administratif, penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, dan lain-lain.

Di dalamnya juga diatur pengecualian pengendaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang disediakan dan ditebrikan oleh RSUD Kota Serang yaitu bagi pasien tidak mampu dan atau pada keadaan luar biasa.“Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien akan diuraikan secara rinci dalam lampiran raperda,” ujanya.

Syafrudin mengungkapkan bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Serang ini dapat ditinjau kembali paling lama tiga tahun. Peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Serang agar dikooordinasikan dengan DPRD Kota Serang sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah.“Saat perda ini berlaku, maka perda retribusi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku,” ujarnya.

Direktur RSUD Kota Serang Dr Ahmad Hasanuddin merasa lega dan bersyukur raperda telah disetuji karena proses pembahasannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Proses selanjutnya tinggal supervisi oleh Pemprov Banten. Ia berharap raperda ini segera disahkan sehingga dapat digunakan untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan.
 
“Kami sangat membutuhkan perda itu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab bila belum disahkan maka kami tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan misalkan operasi usus buntu, patah tulang, rawat inap, dan lainnya,” katanya. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook