Belanja Ditambah, Pendapatan Dikurangi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 16 Agustus 2019 - 13:27:30 WIB   |  dibaca: 151 kali
Belanja Ditambah, Pendapatan Dikurangi

SEMPAT DISKOR: Sejumlah kursi anggota DPRD Banten di ruang rapat paripurna nampak kosong saat rapat paripurna, Kamis (15/8). Paripurna sempat diskor selama 10 menit karena jumlah anggota DPRD yang hadir tak memenuhi kuorum.

SERANG, BANTEN RAYA- Rancangan perubahan APBD 2019 mendapat sorotan sejumlah fraksi DPRD Provinsi Banten. Mereka tak memahami Pemprov Banten yang mengusulkan penambahan belanja daerah. Akan tetapi pada satu sisi target pendapatan daerah justru turun atau berkurang.

Demikian terungkap dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda pemandangan umum fraksi atas raperda tentang perubahan APBD 2019, yang digelar di gedung DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (15/8).

Juru Bicara Fraksi Golkar Desy Yusandi mengatakan, dalam nota pengantar raperda tentang perubahan APBD 2019, target pendapatan daerah mengalami penurunan. Sedangkan belanja daerah justru mengalami kenaikan sehingga defisit anggaran bertambah. “Ini mengingatkan kita dalam pribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Kenapa bisa terjadi demikian, mohon penjelasan,” ujarnya.

Ia menuturkan, turunnya pendapatan daerah salah satunya disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD). Semula ditargetkan sebesar Rp 7,34 triliun menjadi Rp 7,17 triliun, turun sekitar 2,29 persen atau senilai Rp 161,77 miliar.  “Apa langkah yang dilakukan Pemprov Banten untuk menaikan kembali PAD yang mengalami penurunan tersebut, selain dari sektor pajak daerah? Mohon penjelasan,” katanya.

Senada diungkapkan, juru bicara Fraksi PDIP Murta Wisata. Diungkapkan Murta, Fraksi PDIP membutuhkan penjelasan lebih detail kenapa penurunan target pendapatan daerah bisa sampai terjadi. Padahal, pajak kendaraan bermotor sudah dinaikan.

“Tidak tercapainya target pendapatan daerah menunjukan lemahnya kinerja aparatur pemerintah daerah. Beruntung, masyarakat Banten sangat sadar wajib pajak, sehingga roda pemerintahan Provinsi Banten masih tetap bisa berjalan,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya belum bisa mengerti terkait alasan penurunan target pendapatan daerah yang disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat penyampaian nota pengantar. Perubahan target pendapatan daerah didasarkan pada laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Banten yang turun dari 5,9 persen menjadi 5,4 persen.

Hal itu diklaim sebagai penyebab penurunan daya beli masyarakat Banten untuk membeli kendaraan bermotor. Belum bisa diterimanya alasan itu karena pemprov harus menyertakan data yang mendasarinya.

Selain itu, patut menjadi evaluasi Pemprov Banten mengapa LPE bisa turun.“Dimana peran APBD Banten sebagai stimulus pembangunan Banten. Sejauh mana pengaruh tingginya silpa (silpa lebih penggunaan anggaran) tahun anggaran 2018 terhadap penurunan LPE Banten? Mohon penjelasan,” tuturnya.

Juru bicara Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Iskandar meminta kepada pemprov agar bisa menjelaskan apa yang menjadi penyebab LPE turun, sehingga memengaruhi target pendapatan daerah. Menurutnya, jika LPE benar-benar menjadi penyebabnya maka hal itu perlu disikapi dengan serius.“Kondisi tersebut perlu kita sikapi karena kemungkinan adanya penurunan LPE. Mohon gubernur menjelaskan terjadinya penurunan pendapatan daerah dan yang menjadi penyebab turunnya LPE di Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar usai rapat paripurna mengatakan, apa yang dipertanyakan sejumlah fraksi merupakan sebuah dorongan agar pemprov lebih optimal dalam meningkatkan PAD.

Pemprov selalu berkomitmen dan akan mengambil langkah seperti apa yang diharapkan oleh para wakil rakyat. “Teknis selanjutnya kita sekarang memersiapkan jawaban atas pemandangan umum itu. Prinsip, semua akan kita jelaskan sesuai dengan apa yang kita miliki informasinya,” tuturnya.

Informasi yang dihimpun, jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Banten yang dijdwalkan digelar pada Selasa (20/8). Diberitakan sebelumnya, dalam usulan Pemprov Banten struktur perubahan APBD 2019 terdiri atas belanja daerah semula berjumlah Rp 12,15 triliun, naik menjadi Rp 12,62 triliun.

Sementara untuk pendapatan daerah semula dari ditargetkan Rp 11,83 triliun, malah turun menjadi Rp 11,67 triliun. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp 948,95 miliar yang ditutup dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2018. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook