Pendapatan Daerah Naik Rp112,596 Miliar

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Sabtu, 31 Agustus 2019 - 13:01:52 WIB   |  dibaca: 272 kali
Pendapatan Daerah Naik Rp112,596 Miliar

PARIPURNA TERAKHIR : Suasana rapat paripurna terakhir bagi anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2014-2019, Jumat (30/8).

SERANG, BANTEN RAYA – DPRD Kabupaten Serang menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) tantang perubahan anggaran APBD 2019 dan penetapan enam macam raperda serta peraturan DPRD.

Enam raperda yang dimaksud yaitu, raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), raperda tentang bantuan keuangan kepada partai politik, raperda tentang PT Serang Berkah Mandiri (SBM) menjadi Perseroda, raperda tentang penyelenggaran kearsipan, raperda tantang pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), dan raperda tentang perlindungan perkumpulan badan pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat.

Dengan ditetapkannya enam raperda tersebut, maka tersisa dua macam raperda yang belum diselesaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2014-2019 yakni, raperda tentang rencana detail tata ruang (RDTR) Kecamatan Kramatwatu, Ciruas, Waringinkurung, dan Kecamatan Kragilan. Kemudian raperda tentang perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Dalam paripurna terakhir yang diselenggarakan DPRD periode 2014-2019 itu terungkap, pendapatan daerah pada anggaran perubahan ditargetkan naik sebesar Rp112,596 miliar dari Rp3,027 triliun pada APBD murni menjadi Rp3,079 triliun pada APBD perubahan.

“Untuk pendapatan asli daerah semula direncanakan sebesar Rp744,450 miliar disepakati menjadi Rp775,765 miliar. Sektor pendapatan pajak daerah pada anggaran murni sebesar Rp374,109 miliar menjadi Rp384,023 miliar,” ujar juru bicara raperda perubahan APBD 2019 Mansur Barmawi, Jumat (30/8).

Pihaknya berharap, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang dapat mengoptimalkan realisasi anggaran yang ada sesuai program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga alokasi anggaran yang ditetapkan bisa tercapai. “Ini perlu kami sampaikan karena waktu efektifnya hanya tiga bulan untuk anggaran perubahan,” tuturnya.

Bupati Serang Rt Tatu Chasanah mengatakan, APBD perubahan disusun dan diarahkan pada kegiatan strategis terutama APBD untuk kepentingan belanja publik, disertai dengan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. “Kita ketahui bersama bahwa pada perubahan APBD 2019 untuk pendapatan daerah ditargetkan naik Rp112,596 miliar, tentu harus ada upaya maksimal,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan raperda tentang LP2B, tatu menjelaskan, Pemkab Serang berkewajiban untuk menyusun dokumen LP2B yang mengacu pada LP2B regional dan nasional. “Legalitas pemberlakuan atas dokumen LP2B diperlukan regulasi berbentuk peraturan daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap para pengambil kebijakan dalam pemanfaatan lahan pertanian,” katanya.

Sedangkan untuk luas lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan Pemkab Serang seluas 32.229,36 hektar yang terdiri dari pertanian lahan basah seluas 28.842,93 hektar dan petanian lahan kering seluas 4.145,062 hektar.

“LP2B diterbitkan sebagai jawaban dalam merespons berbagai perubahan dan tantangan baik internal maupun eksternal dalam pembanguan di Kabupaten Serang,” tuturnya.Untuk diketahui, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, luas lahan pertanian di Kabupaten Serang menurut catatan Dinas Petanian (Distan) Kabupaten Serang seluas 41.000 hakter. (tanjung/fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook