MUI Minta Perda Pekat Ditegakkan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 10 September 2019 - 13:54:50 WIB   |  dibaca: 47 kali
MUI Minta Perda Pekat Ditegakkan

PENGAJIAN: Walikota Serang Syafrudin menerima cinderamata dari perwakilan MUI di Masjid Madani Puspemkot Serang, Kota Serang, Senin (9/9).

SERANG, BANTEN RAYA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang agar peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat (pekat) dapat benar-benar ditegakkan sesuai aturan. Hal ini menyusul masih beroperasinya tempat-tempat hiburan yang berbau maksiat di Kota Madani, julukan Kota Serang, hingga melewati batas.

Ketua MUI Kota Serang Mahmudin mengatakan, perda nomor 2 tahun 2010 tentang pekat sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya ditegakkan oleh Pemkot Serang.“Masih dilaksanakan tapi masih jauh belum merata.

Karena masih membuka warung di bulan puasa,” kata Mahmudin kepada wartawan, usai pengajian bulanan yang digagas MUI Banten, di Masjid Madani, Puspemkot Serang, Kota Serang, Senin (9/9) sekitar pukul 11.30.Oleh sebab itu, MUI berupaya mendorong Pemkot Serang melalui lisan, fatwa, juga melalui kegiatan pengajian bulanan MUI Banten.
 
“Dorongannya selain melalui masukan lisan, melalui rekomendasi pengajian bulanan MUI. Hasilnya nanti kirim ke walikota. Kita hanya bisanya itu saja, karena MUI tidak punya eksekusi. Hanya memberikan itu saja saran, masukan fatwa tentang penyakit masyarakat,” ucap dia.

Mahmudin menyebutkan, beberapa contoh penyakit masyarakat yang paling disoroti oleh MUI di antaranya adalah persoalan prostitusi, minuman keras (miras) dan tempat hiburan yang melanggar etika.“Iya terutama masalah prostitusi, miras, dan tempat hiburan yang melanggar etika. Ya seperti melewati jam 12 malam. Itu nakal-nakal.

Padahal seluruh diskotik di Kota Serang semuanya tidak punya izin. Hanya rumah makan izinnya. Tapi nyatanya pelaksanaanya itu ada hiburan yang melewati batas waktu. Kalau hiburan itu hanya orang makan saja gak jadi masalah, yang orangnya tidak ada hiburannya berhenti tutup. Cuma nanti ada tahap-tahap berikutnya jam 12 sampai jam 5 subuh beda lagi,” bebernya.

Ia juga tidak mengetahui secara detail terkait masih beroperasinya tempat hiburan yang ada di seluruh Kota Serang. Meski demikian, MUI telah mengingatkan kepada Pemkot Serang secara langsung.“Nah itu jadi tandanya saya juga kepada pemerintah. Saya pernah negur juga, kepada Pak Wakil Walikota. Waktu kampanye yang diprioritaskan akan menutup tempat hiburan-hiburan maksiat. Tapi yang pernah ditutup justru buka lagi. Saya tidak tahu apakah ada orang power-power di dalamnya,” ungkap Mahmudin.

Kendati demikian, menurut Mahmudin, penegakkan perda nomor 2 tahun 2010 tentang pekat mengalami peningkatan.“Ya pandangan saya ada peningkatan. Peningkatan ketegasan. Terutama penertiban-penertiban yang menganggu stabilatas baik masalah masyarakat itu sudah peningkatan tapi belum sampai target yang diharapkan,” tutup dia.

Menanggapi hal ini, Walikota Serang Syafrudin menyatakan bahwa Pemkot Serang tetap berkomitmen untuk menertibkan penyakit masyarakat karena tercantum dalam perda nomor 2 tahun 2010 tentang pekat. “Jadi tetap kita laksanakan sesuai program Pemkot Serang dan sesuai dengan perdanya,” singkatnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang Kusna Ramdani mengaku telah memiliki agenda rutin dalam menegakkan perda nomor 2 tahun 2010 tentang pekat bersama masyarakat dan MUI Kota Serang.“Terus rutinitas ada sebulan sekali, kadang sebulan dua kali, seminggu sekali kita laksanakan razia di seluruh Kota Serang. Dengan masyarakat yang lain dengan MUI juga sering tiap menjelang ramadan,” jelas Kusna.

Ia mengungkapkan, tidak kesulitan saat menegakkan perda pekat nomor 2 tahun 2010 di lapangan. “Gak ada kendala. Kalau memang tidak sesuai aturan ya kita segel. Cuma kan harus barengan dengan dinas perizinan. Kita kan tidak bisa main nyegel aja kalau ada izinnya disalahkan juga secara hukum,” ujar dia.

Namun Kusna mengakui belum adanya perda PUK juga menjadi kendala Satpol PP dalam melakukan penegakan pekat di Kota Serang. “Iya kendala juga. Kita lihat sampai sejauh mana perda PUK lagi dibahas juga,” katanya.Menurut dia, belum adanya perda PUK harus mendapatkan dorongan dari masyarakat. “Oh tidak, kita dari pemerintah mah. Kalau pun dorongan harusnya ada dari unsur masyarakat,” ucap Kusna.

Kusna mengaku pihaknya tidak mengetahui secara detail terkait jumlah tempat hiburan yang di Kota Serang yang sudah mengantongi izin. “Kurang tahu ya. Itu datanya bukan di satpol PP, itu adanya di dinas perizinan. Satpol PP nanti ada tembusan dari sana. Ini restoran ini yang izinnya belum ada baru nanti kita tindaklanjut,” kata dia.

Ditanya apakah tempat hiburan di Kota Serang sudah bebas miras? Kusna berharap bebas miras. itu. “Tiap hari kita razia miras. Ya mudah-mudahan memang begitu lah. Ya namanya keterbatasan anggota personil dan kelincahan juga. Mudah-mudahan kita bisa sinergitas dengan masyarakat dengan unsur terkait pemberantasan miras ini,” jelasnya. (harir/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook