Seribuan Dosen Tolak Revisi UU KPK

nurul roudhoh   |   Nasional  |   Selasa, 10 September 2019 - 15:11:54 WIB   |  dibaca: 136 kali
Seribuan Dosen Tolak Revisi UU KPK

TERANCAM MANDUL : Calon pimpinan KPK petahana Alexander Marwata mengambil amplop dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (9/9).

JAKARTA - Penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) terus mengalir. Kali ini ribuan dosen dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) menyatakan sikap penolakannya. Sedikitnya 1.195 dosen dari 27 universitas di Indonesia menolak revisi UU KPK.

"Hingga Senin ini, telah kami terima dukungan dan pernyataan yang tegas dari sekitar 27 kampus di berbagai wilayah di Indonesia yang menyatakan menolak revisi UU KPK. Sekitar 1.195 dosen secara tegas menyatakan sikapnya tersebut," kata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo melalui resminya, Senin (9/9).

Rimawan mengatakan cita-cita luhur bangsa ini akan rusak dengan banyaknya korupsi. Dengan revisi UU KPK sama saja membiarkan korupsi merajalela. "KPK sebagai tonggak utama dalam upaya melawan korupsi tersebut sekarang sedang diserang dan dilemahkan dari berbagai sisi," ucapnya.

Menurutnya, RUU KPK yang menjadi inisiatif DPR dipandang menjadi pintu masuk untuk melumpuhkan KPK."Jika revisi UU KPK akhirnya dapat mematikan KPK maka wajar jika kami melihatnya sebagai ancaman terhadap niat luhur kita bersama membangun bangsa ini," tuturnya.

Pihaknya pun meminta kepada Presiden Jokowi (Joko Widodo) menolak revisi UU KPK yang menjadi inisiatif DPR tersebut."Presiden telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi. Semoga kita bisa tetap berada dalam langkah bersama menjaga KPK agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan efektif dalam memberantas korupsi," ujarnya.
Ia menyatakan bahwa banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini.

"Semua niat baik untuk kesejahteraan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi tersebut nyaris tidak akan tercapai jika bangsa ini masih digerogoti persoalan korupsi," kata Rimawan.
Dia mengatakan jumlah akademisi yang menolak revisi UU KPK akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

"Kami juga mengajak para insan akademik untuk 'turun gunung' menyelesaikan persoalan di depan mata kita, ketika kekuasaan rentan digunakan untuk menyerang pemberantasan korupsi dan melumpuhkan KPK," katanya.

Berbeda dengan Rimawan, pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, revisi UU KPK sudah layak dilakukan. sebab sejak 17 tahun lalu UU KPK tidak pernah ada perubahan."Jadi kalau konteksnya penguatan dan penertiban bisa dipahami adanya revisi, dengan pertimbangan adanya perkara yang berlarut-larut sehingga perlu adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3)," ujarnya.

Revisi UU KPK juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Salah satunya untuk mencegah hal yang kontra produktif dalam hal penyadapan."Jadi perlu dilakukan penertiban, ada kecenderungan penyadapan dalam konteks penegakan hukum, tapi ada hal yang tidak relevan misalnya tentang pribadi dan keluarga, hal itu kan penyadapan yang kebablasan," tutur dia.

Poin lainnya, harus ada penegasan terkait eksistensi KPK sebagai sebuah lembaga."Konteks pemikiran KPK eksistensinya lembaga apa? Itu harus ada kejelasan secara konseptual. Apakah eksekutif, legislatif atau yudikatif? Dulu menjadi bagian alat presiden, tapi gak mengira seperti ini. Menjadi lembaga superbodi seperti ini. Sekarang ada kecenderungan mau kemana lembaga ini?, harus jelas," ungkapnya.

Suparji juga melihat dalam revisi UU KPK berpotensi untuk melemahkan, salah satunya adalah usulan adanya dewan pengawas yang ditunjuk DPR."Kalau para pegiat antikorupsi merasa itu melemahkan ya seharusnya bisa terintegrasi untuk membahas. Daripada berteriak-teriak di luar dan mereka tetap jalan. Karena mereka punya hak untuk melakukan pembahasan itu," tegasnya.(fin)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook