WH: BPJS Kesehatan Bandel

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 10 September 2019 - 15:14:28 WIB   |  dibaca: 133 kali
WH: BPJS Kesehatan Bandel

SERANG, BANTEN RAYA – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku Pemprov Banten belum bisa menentukan kuota dan anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020. Sebab, pemprov masih menunggu data PBI yang dibiayai pemerintah pusat dan kabupaten/kota yang diklaimnya tak kunjung diberikan oleh BPJS.

“Sekarang lagi minta ke BPJS dulu, lagi diminta data BPJS. Sampai sekarang BPJS belum ngasih data sampai hari ini. Bandel BPJS-ya,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri rapat pimpinan di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (9/9).

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, adapun data yang dimintanya ke BPJS Kesehatan adalah rincian peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota dan juga Pemprov Banten. Data tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan pengalokasian anggaran PBI BPJS Kesehatan dari Pemprov Banten pada 2020.

“Kita minta data saja berapa orang yang selama ini berobat, kita juga minta keakurasian data berapa yang dibayai APBN, Kota/kabupaten dan yang menjadi tanggung jawab provinsi. Belum terbuka BPJS-nya,” katanya.

Dengan belum diterimanya data itu, kata dia, pemprov belum bisa memastikan jumlah penerima yang akan dicover pada tahun depan. Untuk penetapan PBI agar tidak tumpang tindih atau akurat. Data BPJS akan disandingkan dengan data dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB).

“Belum (ditentukan), asumsi sudah tapi kita belum persisnya, akurasi datanya belum. (Asumsi) dari provinsi 750.000 orang tapi ini belum pasti. Kita bagi-bagi, sebagian APBN pemerintah, pembagian tanggung jawabnya, pusat APBN, APBD provinsi, APBD kota (dan kabupaten),” ungkapnya.

Berdasaran catatan Banten dari dari penyampaian nota keuangan rancangan APBD 2020, pembiayaan PBI BPJS Kesehatan dialokasikan pada pos belanja langsung. Adapun nilainya mencapai Rp250 miliar dengan deskripsi diperuntukan bagi pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan. Itu dalam rangka mewujudkan universal healt coverage (UHC).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Provinsi Banten M Yusuf mengatakan, secara umum sudah ada sekitar 700.000 lebih masyarakat yang iuran BPJS Kesehatannya dibiayai pemprov. “Kita sekarang saja sudah 700.000 lebih. Menggunakan data semuanya yang sudah terkonsolidasi. Dari Disduk, (Dinas) Sosial, dari kita juga (Dinkes) kan koordinasi kita juga,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung Fahrurrozi membantah jika pihaknya tak memberikan data kepesertaan PBI. Sebab, data PBI dari APBD maupun APBN sudah ada di Dinkes. Terlebih, untuk data peserta PBI dari APBN juga sudah tertuang dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG).

“Kalau data PBI APBN maupun APBD itu sudah ada di Dinkes. PBI APBN itu kan Dinsos punya aplikasi SIKS-NG. Di aplikasi itu lah data peserta PBI APBN yang dibiayai pemerintah pusat (bisa dilihat),” ujarnya.

Dari aplikasi itu juga, kata dia, digunakan untuk memerbarui data PBI APBN yang nantinya diusulkan ke pemerintah pusat. Sleanjutnya mereka akan dimasukan di kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Semua terekam melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang anggarannya dibiayai pemerintah.“Kalau kepesertaan sudah diberikan, PBI APBN Dinsos kabupaten/kota maupun provinsi ada aplikasinya sendiri untuk data peserta,” pungkasnya. (dewa)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook