DPWKel Diusulkan Jadi Inovasi Pelayanan Publik

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Rabu, 11 September 2019 - 12:22:22 WIB   |  dibaca: 44 kali
DPWKel Diusulkan Jadi Inovasi Pelayanan Publik

EKSPOSE DPWKEL : Salah satu pokmas melakukan ekspose Program DPWKel yang digelar Dinsos Cilegon, di Aula Bappeda Cilegon, Selasa (10/9).

CILEGON, BANTEN RAYA – Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) bakal diusulkan menjadi inovasi pelayanan publik oleh Pemkot Cilegon. Hal itu karena program DPWKel dianggap bisa memperkuat pelayanan dasar sosial dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Kota Cilegon.

Usulan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati usai menghadiri acara ekspose DPWKel Termin Pertama di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Selasa (10/9).

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala Bappeda Kota Cilegon, Maman Mauludin, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, Abadiah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia A, camat, lurah dan kelompok masyarakat (Pokmas) se-Kota Cilegon.

Sari menjelaskan, inovasi pelayanan publik pertama diajukan Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB), dan masuk 5 besar dunia lewat Program Reformasi Pajak Daerah.

Kemudian, Pemkot Cilegon juga mengajukan Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan (Gegana Pedes) milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Cilegon dan masuk 45 besar nasional inovasi pelayanan publik.“Atas petunjuk walikota dan wakil walikota, DPWKel akan masuk dalam inovasi pelayanan publik, ini nanti kita usulkan ke kementerian,” katanya usai menghadiri acara ekspose.

Selain mengatasi masalah sosial dan pembangunan kualitas SDM, Sari menjelaskan, program DPWKel juga mampu mendorong rasa keinginan warga untuk bisa ikut serta dalam pembangunan lewat swadaya masyarakat, termasuk juga perawatan hasil pembangunan.

 “Program ini merupakan amanat dari Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarpras dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, ternyata program ini juga mampu membangun kesadaran dan empowering (Pemberdayaan_red) warga dalam berpartisipasi,” imbuhnya.


Sementara itu, Maman mengungkapkan, dengan adanya amanat dari Sekda Kota Cilegon, Sari Suryati, pihaknya akan mempersipakan berbagai kebutuhan, termasuk juga persyaratan, sehingga nantinya bisa diajukan ke Kemenpan RB untuk masuk inovasi pelayanan publik.“Nanti kami lihat apa saja kriterianya dan persyaratannya, yang pasti kami diamanahi tugas ini (inovasi pelayanan publik-red) dan akan kami lakukan sebagai leading sector perencaaan DPWKel,” ungkapnya.

Kepala Dinsos Cilegon, Abadiah dalam kesempatan tersebut juga, meminta kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai lembaga yang mengerjakan DPWKel untuk secepatnya menyelesaikan dokumen laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut agar secepatnya bisa dilakukan pembengunan DPWKel termin kedua.“Masih ada beberapa saja. Pada kesempatan ini (ekspose) kami ingatkan kembali, sehingga nantinya tidak ada permasalahan. Sebab, penggunaanya harus dipertanggungjawabkan,” singkatnya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook