Korupsi Tunda Dindikbud Dilaporkan ke Kejagung

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Rabu, 11 September 2019 - 14:38:12 WIB   |  dibaca: 349 kali
Korupsi Tunda Dindikbud Dilaporkan ke Kejagung

SERET YANG LAIN : Kuasa Hukum R Erlangga & Co Ayi Erlangga (kanan) menyerahkan laporan ke pegawai Kejagung RI, belum lama ini.

PANDEGLANG, BANTEN RAYA - Sejumlah kuasa hukum yang tergabung di Kantor Hukum R Erlangga & Co meminta Jaksa Agung turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi tunjangan daerah (tunda) di Dinas Pendikan dan Kebudayaan Pandeglang tahun 2010-2016.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten Nomor LHKPKKN-100/PW30/5/2017, korupsi ini merugikan keuangan negara Rp 11,9 miliar. Permintaan kantor hukum ini diajukan melalui surat permohonan bernomor 011/KH-RE&Co/VIII/2019.

Juru bicara sekaligus kuasa hukum pada Kantor Hukum R Erlangga & Co, Ayi Erlangga, membenarkan pihaknya melakukan upaya hukum lain untuk bisa menuntaskan persoalan korupsi tunda di Pandeglang. Menurutnya, nantinya laporan bisa digunakan sebagai bahan rujukan Kejagung untuk mengungkap aktor intelektual tindak pidana korupsi tunda.

Ini juga kata Ayi, dilakukan lantaran dua kliennya yakni Abdul Azis, mantan Kadis Pendidikan Pandeglang dan Nurhasan, mantan Sekdis Pendidikan Pandeglang telah divonis bersalah namun ada ketidakadilan dalam penanganan kasus ini.

“Melalui surat khusus ini kami mendorong sekaligus melaporkan beberapa nama yang patut dimintakan pertanggungjawabannya atas dugaan keterlibatan secara langsung dalam korupsi tunda. Sebelumnya kasus ini diproses hanya tahun 2016 saja. Sebenarnya kasus ini sudah terjadi dari tahun 2010. Kronologisnya ada ditulis klien kami  yang saat ini telah divonis.

Beberapa nama yang diduga terlibat juga terungkap dalam fakta persindangan dan ada pada putusan majelis hakim Tipikor PN Serang Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SRG dan 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SRG sehingga patut dimintakan pertanggungjawaban,” kata Ayi sambil menunjukkan catatan kronologis kasus korupsi ini, kemarin di Pandeglang.

Dikatakan Ayi, beberapa nama pejabat berdasarkan pada fakta persidangan dan diduga keras terlibat langsung dalam kasus ini adalah Parjio Sukarto, mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (DPKPA), Ramadani menjabat Kepala DPKPA pada saat korupsi terjadi, Kurnia Satriawan, mantan Kepala Inspektorat; Jajang Nurjaman, Kabid Perbendaharaan DPKPA; Riza A Kurniawan, Kasi Anggaran DPKPA; Undang Suhendar, mantan Kadis Pendidikan 2010-2011; Dadan Tafif Danial, mantan Kadis Pendidikan 2013-2015.

Kemudian Wahyu Gunawan, mantan bendahara Dinas Pendidikan tahun 2014, Utuy Setiadi Beby yang hanya dua pekan menjabat Plt Kadis Pendidikan di tahun 2010, Moh Amri Mantan Kadis Pendidikan 2015-2016, serta Aep Junaedi, Plt Kadis Pendidikan tahun 2010. “Surat permohonan ke Kejagung kami tembuskan ke Kejati Banten, Kejari Pandeglang, KPK RI untuk supervisi, Ketua Komisi III DPR RI,  Ketua Komnas HAM dan Ombudsman,” katanya.

Sekadar informasi, kasus korupsi tunda ini telah membuat sejumlah pejabat Pemkab Pandeglang dipenjara. Mereka itu adalah Abdul Aziz, mantan Kadisdik dengan pidana kurungan 4 tahun, denda Rp 50 juta, dan uang  pengganti Rp 230 juta; Nurhasan, mantan Sekretaris Dindik dipindana 2 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta, uang pengganti Rp 140 juta; Ila Nuriawati,

mantan bendara Dindikbud dipidana kurungan 6 tahun, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 180 juta;  Rika Yusilawati, kasi berbendaharaan Dindikbud dipidana 1 tahun 8 bulan, denda Rp 50 juta dan tanpa uang pengganti serta Tata Sopandi, kasubag keuangan Dindikbud dipidana 7 tahun, denda Rp 200 juta, dan tanpa uang pengganti. (muhaemin)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook