Tiga Terdakwa Pungli Tsunami Dituntut Ringan

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Kamis, 12 September 2019 - 14:53:56 WIB   |  dibaca: 236 kali
Tiga Terdakwa Pungli Tsunami Dituntut Ringan

PEMBACAAN TUNTUTAN : Ketiga terdakwa pungli pemulangan jenazah korban bencana tsunami mendengarkan pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Rabu (11/9).

SERANG, BANTEN RAYA - Tiga terdakwa pungli pemulangan jenazah korban bencana tsunami di Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara yakni Tb Fatullah, Budiyanto, dan Indra Julianto dituntut ringan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten dalam sidang di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Rabu (11/9).

Pembacaan tuntutan oleh JPU Kejati Banten Erlangga Jayanegara mengatakan, ketiga terdakwa dinilai bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terdakwa Fathullah yang juga PNS di RSDP Serang dituntut 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 10 juta subsider 3 bulan pidana kurungan. Terdakwa Tb Fathullah terbukti meyakinkan dan sah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memaksa orang lain untuk melakukan pembayaran yang tidak sah.

"Hal yang memberatkan, terdakwa (Fathullah) tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa melakukan perbuatan memungut secara tidak sah dalam keadaan bencana. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan hanya menikmati hasil pungutan sebesar Rp 4,1 juta," kata JPU kepada Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Ramdes.

Sementara itu, dua terdakwa lainnya Budiyanto dan Indra dituntut masing-masing 1 tahun penjara, dan denda Rp 5 juta subsider dua bulan pidana kurungan dikurangi semalam dalam tahanan, dan perintah agar tetap ditahan. Keduanya yang merupakan karyawan dari CV Nouval Zaidan dan bertugas sebagai pengangkut jenazah dan pelayanan mobil jenazah.

"Hal yang memberatkan terdakwa (Budiyanto-red) melakukan pungutan tidak sah saat bencana. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan hanya menikmati pungli sebesar Rp600 ribu. Terdakwa Indra hanya menikmati uang pungli Rp350 ribu," jelasnya.

Untuk diketahui, pada sidang perdana Mei 2019 lalu, JPU mendakwa terdakwa Fatullah, Indra dan Budiyanto, telah menyalahgunakan kekuasaannya memaksa para keluarga korban bencana alam tsunami Selat Sunda yang terjadi di wilayah Banten pada tanggal 22 Desember 2018, untuk membayar biaya pemulasaran jenazah, formalin dan transportasi mobil jenazah dengan jumlah Rp59,5 juta.

Menurut JPU, perbuatan ketiganya juga bertentangan dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Bupati (Perbup) Serang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, dan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang Nomor : 360/Kep.524-Huk/2018 tanggal 22 Desember 2018  tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tsunami di Kabupaten Serang.

Dalam dakwaan itu juga terungkap, uang Rp59 juta tersebut diserahkan ke staf bagian keuangan forensik dan uang tersebut di antaranya digunakan untuk membeli kain kafan, membayar jamaah majelis taklim di Benggala untuk memandikan jenazah, serta untuk membeli peti jenazah dan membayar ambulans.Usai mendengarkan tuntutan JPU, ketiga terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi ke majelis hakim. Sidang selanjutnya akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan para terdakwa. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook