PKL Rau Bangun Auning, Syafrudin: Pasti dibongkar

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 12 September 2019 - 14:59:59 WIB   |  dibaca: 89 kali
PKL Rau Bangun Auning, Syafrudin: Pasti dibongkar

MALAH JADI PERMANEN : Deretan lapak pedagang kaki lima (PKL) Pasar Induk Rau dengan rangka baja ringan dibangun di atas trotoar di Jalan Cinanggung, Kecamatan Serang, Kota Serang, pasca penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang, Rabu (11/9).

SERANG, BANTEN RAYA – Pedagang kaki lima (PKL) yang Selasa (2/9) ditertibkan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, kini mereka kembali berjualan di atas trotoar dan tepi Jalan Cinanggung, tepatnya depan Pasar Induk Rau (PIR), Kota Serang, Rabu (11/9).

Maraknya PKL karena tidak adanya kejelasan dari Pemerintah Kota Serang, yang akan merelokasi para pedagang. Pantauan Banten Raya di lokasi, Selasa-Rabu (10-11/9), para PKL yang semula membangun lapaknya dengan kayu dan bambu, kini mereka mendirikan sejenis los dengan rangka baja ringan. Bahkan, ada yang dagangannya turun ke tepi Jalan Cinanggung.

Salah seorang pedagang buah-buah yang enggan menyebutkan namanya, mengatakan, lapak ini kembali dibangun, karena tidak adanya kejelasan dari Pemerintah Kota Serang, berkaitan dengan relokasi. Selain itu, setiap lapak berukuran 1x1 meter tersebut, digetok harga sebesar Rp4 juta.

"Dibuatkan los yang sudah di sekat-sekat ini oleh pemilik lahan. Per los itu bayar sekitar Rp4 jutaan. Tapi itu info yang saya dengar ya, karena saya hanya menjaga, saya sih tinggal nempatin aja. Los yang disediakan sekira ukuran 1x1 meter," kata pedagang berkulit hitam manis ini, Rabu (11/9) siang sekitar pukul 12.30.

Ia menjelaskan, pembangunan lapak tersebut sudah dilakukan sejak Senin kemarin. Mulanya terjadi perdebatan antara pemilik lahan, karena tidak adanya kejelasan dari Pemerintah Kota Serang."Mulai dibuat dari hari Senin, awalnya ada penolakan dengan pemilik lahan, tapi akhirnya pemilik lahan setuju untuk membuat los dengan memakai baja ringan dan menyewa tukang," jelasnya.

Hampir senada dikatakan pedagang kopi dan makanan, Damsiah. Alasan dia kembali berjualan di atas trotoar drainase karena menolak berjualan di lantai atas gedung PIR karena tak khawatir tak laku karena sepi. Selain itu, ia pun menyebutkan bahwa telah mendapatkan jaminan dari salah seorang yang bernama Madsuta.“Kalau di atas gak mau sepi. Banyak yang keluar lagi. Kalau di sini yang jamin Pak Madsuta. Kalau gak ada Abah Madsuta mah jadi gak jualan lagi,” kata Damsiah, saat ditanya wartawan.

Ia pun mengaku siap membayar iuran senilai Rp 500 ribu per bulan dengan catatan dapat kembali berjualan di atas trotoar drainase depan PIR. “Iurannya Rp 500 ribu per bulan bayar ke Pak Madsuta,” ucap dia.

Damsiah mengaku tak khawatir bila warungnya harus ditertibkan kembali oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, karena baginya hal tersebut sudah biasa. “Ditertibkan sudah biasa,” ucap Damsiah yang mengaku sudah 8 tahun berjualan di PIR.

Sementara Madsuta saat ditemui di PIR mengatakan, pembangunan los rangka baja ringan itu ilegal. “Izin mah tidak ada. Itu mah keinginan dari masing-masing pedagang,” katanya.
Ia beralasan bahwa pembangunan los rangka baja ringan itu agar terlihat bersih dan rapi. “Kata walikota dibersihkan, makanya dia bangun awning agar terlihat bersih,” kata dia.

Saat ditanya terkait sewa lapak dan los, Madsuta pun membantah tidak ada pungutan sewa untuk lapak dan los. “Jadi ada yang nyalar buat kebersihan,” ungkap dia.Ia pun tak cemas bila suatu saat lapak dan los tersebut ditertibkan oleh Pemkot Serang. “Ditertibkan ya gak apa-apa. Kata walikota dibersihkan ya makanya dibangun. Gak nolak orang yang punya pemerintah,” katanya.

Menanggapi hal ini, Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak pernah memerintah kepada siapapun untuk melakukan pembangunan auning baja ringan di Jalan Cinanggung Pasar Rau. “Tidak tahu saya juga. Saya tidak memerintahkan itu,” akunya.

Ia berjanji akan kembali meninjau ke lokasi PIR untuk memastikan keberadaan para PKL yang kembali berjualan di fasos dan fasum milik Pemkot Serang. Syafrudin akan menginstruksikan kepada aparat Satpol PP untuk menertibkan itu. “Nanti kita lihat lagi. Pasti dibongkar sebab itu bukan perintah kami,” tegas dia.

Hampir sama dikatakan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Ia mengaku terkejut dengan adanya pembangunan lapak tersebut, yang bahkan menggunakan rangka baja ringan. Menurutnya, ditundanya relokasi pedagang dikarenakan adanya kesepakatan, untuk dapat melakukan uji kelayakan terlebih dahulu.

"Sangat terkejut aja. Karena kan tujuannya adalah memindahkan pedagang yang dari bawah, ke atas. Dan kenapa kemarin ada penundaan, karena kita sepakat agar ada kajian, layak atau tidak pedagang ditarik ke atas," ujar Subadri kepada wartawan seusai menghadiri rapat Paripurna DPRD.

Ia menjelaskan, penundaan relokasi tersebut bukan berarti para pedagang bebas untuk membangun kembali lapak mereka. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait, perihal pembangunan lapak tersebut."Bukan berarti juga pedagang yang semula sudah dibongkar, diperintahkan untuk membangun lagi. Namun saya tidak tau apakah diperintah atau tidak. Nanti saya akan bertanya ke dinas terkait, ada apa ini," jelas dia.

Terkait tuduhan adanya ketidakjelasan pemerintah atas relokasi pedagang tersebut, Subadri menyatakan, penundaan relokasi merupakan hasil kesepakatan bersama, antara Pemerintah Kota Serang dengan perwakilan ormas serta pedagang."Ini kan berdasarkan audiensi dengan pedagang saat itu, agar ada uji kelayakan dulu. Nah uji kelayakan ini udah mau mulai-mulai oleh dinas terkait. Nah untuk hasilnya bagaimana nanti, kita akan musyawarahkan kembali," tegasnya.

Masih di lokasi yang sama, Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat teguran, kepada para pedagang yang membangun kembali lapaknya."Sudah kami tegur secara baik-baik, melalui surat. Persuasif dulu lah, karena kan permasalahannya kompleks. Nanti mungkin akan ada tindak lanjutnya," ujar Kusna.

Untuk langkah tegasnya, ia mengaku akan menunggu instruksi dari kepala daerah. Karena untuk saat ini pihaknya akan tetap menggunakan cara persuasif, minimal para pedagang tidak mengganggu arus lalu lintas.

"Kalau memang mereka tetap tidak merespons, minimal mereka di pinggiran lah. Jangan sampai mengganggu lalulintas. Sementara itu kami menunggu regulasi dari Kepala Daerah, akan seperti apa," ungkapnya.

Terkait instruksi Walikota Serang Syafrudin yang memerintahkan kepada Satpol PP untuk membabat para PKL yang bandel, ia meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait agar turut serta terjun mengatasi bersama persoalan PKL di PIR. Pasalnya, penertiban PKL di PIR berbeda dengan penertiban PKL di stadion atau Alun-alun.“Penertibannya harus keroyokan. Jangan cuman Satpol PP aja yang turun. Kasihan anak buah saya nanti bentrok sama pedagang,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang Yoyo Wicahyono, menuturkan bahwa pembangunan kembali lapak oleh para pedagang, tidak berdasarkan instruksi maupun koordinasi dengan pihaknya."Tidak ada komunikasi dengan Disperdaginkop. Ya ketika kami tau, kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP. Satpol PP juga sudah melakukan teguran," katanya melalui sambungan telefon.

Saat ditanya mengenai langkah tegas, Yoyo mengaku bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu, dengan OPD terkait dan juga kepala daerah. "Yang pertama kami melihat bahwa bangunan itu, tidak di atas peruntukannya. Sehingga, tidak mungkin ada izin.

Memang semestinya ditertibkan, cuma kami nanti akan coba koordinasi dengan Satpol PP, untuk nanti dilaporkan ke pimpinan," kata Yoyo.Mengenai uji kelayakan, ia mengungkapkan, kemungkinan hal tersebut akan dilakukan pada awal 2020."Mungkin tahun depan. Kalau anggarannya disetujui,” tutup dia. (harir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook