DPRD Desak Pemkot Bongkar Tower Ilegal

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 13 September 2019 - 15:14:59 WIB   |  dibaca: 81 kali
DPRD Desak Pemkot Bongkar Tower Ilegal

SERANG, BANTEN RAYA- DPRD Kota Serang menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bisa bertindak tegas pada tower BTS milik PT Tower Bersama Infratsruktur (TBI) yang berada di Kecamatan Cipocok Jaya. DPRD Menduga tower itu ilegal. Bila dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi Kota Serang.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan bahwa Pemkot Serang harus tegas menindak setiap pelanggaran yang terjadi, termasuk pelanggaran pemasangan tower di Grand Serang Asri, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya. Apalagi pemkot memiliki perangkat yang bisa mengesekusi masalah tersebut.“Kalau melanggar begitu langsung bongkar saja,” kata Budi, Kamis (12/9).

Budi menyatakan bahwa pemkot memiliki perangkat penegak peraturan daerah yaitu satpol PP yang bisa mengeksekusi pelanggaran perda. Yang dibutuhkan hanya ketegasan dari pimpinan daerah, dalam hal ini Walikota Serang Syafrudin. Ia sendiri meminta walikota agar lebih tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.“Saya mohon kepada walikota agar lebih tegas. Yang tidak tertib wajib ditertibkan,” katanya.

Budi mengatakan, bila pengusaha yang memasang sudah diperingatkan tetapi masih bandel dan tidak menaati aturan, maka satpol PP harus langsung mengeksekusi. Jangan sampai kasus pelanggaran aturan semacam ini dibiarkan dan menggantung pihak swasta.“Buat apa ada satpol PP kalau tidak bisa menertibkan pelanggaran,” ujarnya.

Ketua Gerindra Kota Serang ini mengatakan bahwa kepala daerah harus lebih tegas lagi menindaklanjuti pelanggaran semacam ini. Bila masalah ini sampai diambil alih dan ditangani oleh Ombudsman RI maka akan sangat memalukan. Budi sendiri mengaku bingung bila sampai saat ini tower yang ilegal masih belum ditertibkan oleh satpol PP.

Saya tidak mau masalah pemasangan tower BTS yang diduga ilegal ini pun sampai ditangani oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten karena warga mengadu pada Ombudsman. Dalam kasus ini, Ombudsman memberikan dua jalan keluar.

Pertama, memindahkan lokasi tower di daerah yang diperbolehkan untuk didirikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Serang. Kedua, RTRW yang dimiliki Kota Serang diubah agar lokasi tower tersebut masuk dalam kawasan yang diperbolehkan untuk didirikan tower BTS.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Harri Widiarsa mengatakan bahwa masalah tower BTS ilegal ini mendpat perhatian dari pengurus pusat sehingga kasusnya dilayangkan ke Ombudsman RI. Ia mengatakan bahwa saat ini bola ada di Pemkot Serang sebagai pemilik wilayah dan yang memiliki kewenangan menertibkan pelanggaran dengan menggunakan satpol PP. (tohir/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook